Anas Urbaningrum Senada Sama Ganjar Pranowo Dukung IKN Nusantara, Beda Pandangan Sama Anies dan AHY

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Simak informasi seputar ibu kota negara alias IKN Nusantara terkini.

Sosok Anas Urbaningrum tiba-tiba jadi sorotan publik.

Lantaran Anas Urbaningrum turut menyoroti pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Ketum Partai Kebangkitan Nusantara alias PKN, Anas Urbaningrum senada sama capres Ganjar Pranowo soal mendukung IKN Nusantara.

Ia tampak berbeda pandangan sama Anies Baswedan dan AHY.

Diketahui, pemerintah terus mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Kendati demikian, pembangunan IKN nyatanya masih menuai pro dan kontra.

Terbaru, suara minor terkait pembangunan IKN datang dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.

Pun demikian dengan Capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan yang tak memberi jawaban tegas akan melanjutkan pembangunan IKN atau tidak.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Bukan di Jakarta Lagi, Ahok Pastikan Kantor Pusat Pertamina Pindah ke IKN Nusantara

Terbaru, dukungan pembangunan IKN Nusantara datang dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, Anas Urbaningrum.

Hal ini diungkapkan Anas saat datang ke Samarinda.

Menurut mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini, PKN dan IKN Nusantara memiliki kesamaan.

IKN dan PKN sama-sama dianggap Anas punya potensi besar, sehingga ini juga salah satu alasannya datang ke Bumi Mulawarman sebelum daerah lainnya.

"Ada potensi besar, IKN sama PKN itu dekat sekali kan, itu kenapa saya pertama kali di Kaltim, ya sudah ada yang ngatur ini, sudah yang ngatur bukan manusia diatur alam," ungkapnya, saat ditemui di Kantor Pimda PKN Kaltim, Senin (17/7/2023).

"Insya Allah karena ide dasar kami adalah kebangkitan nusantara dan ibukota nusantara sekarang itu dibangun di Kaltim," sambungnya.

IKN menurutnya komitmen ke nusantaraan dan ke indonesiaan, dimana Indonesia itu harus maju bersama.

"Jadi tidak boleh hanya maju di daerah-daerah tertentu, tapi seluruh daerah harus maju," ujarnya.

PKN berkomitmen bahwa sebagai partai pendatang baru juga akan mengikuti arah pembangunan bangsa yang positif.

Baca juga: 6 Jalan Feeder Distrik di KIPP IKN Nusantara Ditargetkan Tuntas Dalam 390 Hari

Hal tersebut dianggap Anas juga perwujudan agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari keberlangsungan pembangunan.

"Seluruh rakyat di mana pun juga harus mendapatkan manfaat terbaik dari kemerdekaan kira-kira seperti itu. 

Sebelumnya, AHY mempertanyakan sikap pemerintah soal pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Dilansir dari Kompas.com, AHY menganggap, pemerintah terlalu terburu-buru jika mengejar pembangunan IKN di Kalimantan Timur harus selesai sebelum tahun 2024 berakhir.

“Semangatnya kita enggak ada masalah.

Tapi begitu, harus dieksekusi sekarang juga, sebelum 2024 harus jadi, apa yang dikejar?” sebut AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (14/7/2023).

Maka, ia mengaku telah menitipkan pada kader Partai Demokrat yang berada di DPR RI untuk terus memberikan catatan kritis terkait pembangunan ibu kota baru tersebut.

Baca juga: Erick Ungkap FIFA Kucurkan 7,3 Juta Dollar AS Buat Lapangan TC PSSI di IKN Nusantara

Menurutnya, pemerintah tak memiliki urgensi untuk menargetkan agar pembangunan IKN cepat selesai.

“Jadi, legacy itu tidak harus (sekarang).

Kecuali, memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya,” ucap dia.

“Ada ketakutan, ada kekhawatiran nanti kalau bukan saya, bukan kita, nanti diklaim oleh yang lainnya,” sambungnya.

Ganjar Pranowo Heran

Ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023), Ganjar Pranowo merasa heran karena masih ada pihak yang tidak komitmen mendukung pembangunan IKN di Kaltim.

"IKN? IKN sudah jadi undang-undang kok masih ada yang tidak komit," ujar Ganjar seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan, IKN sudah dibentuk menjadi undang-undang dan harus ditaati oleh siapa pun yang saat ini menjadi warga negara Indonesia.

"Kalau sudah jadi undang-undang itu kewajiban siapapun harus melaksanakan loh," katanya.

"Karena sumpahnya itu harus melaksanakan peraturan perundang-undangan," ujar Ganjar lagi. (*)

BACA BERITA GOOGLE NEWS