Rumah Menteri di IKN Nusantara Mulai Kelihatan Wujudnya, Progres Capai 16,8 Persen

TRIBUNKALTIM.CO - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyatakan, progress pembangunan rumah tapak jabatan menteri (RTJM) atau rumah menteri di Ibu Kota Nusantara per 10 Juli 2023 sudah mencapai 16,8 persen.

Diketahui, rumah menteri menjadi salah satu infrastruktur prioritas di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Dilansir dari Tribunnews.com, rencananya, pembangunan sebanyak 36 RTJM yang dibangun di dua kawasan.

Yaitu 12 unit di persil 104 dan 24 unit di persil 105 IKN.

Rumah menteri ini ditargetkan rampung pada tahun 2024 mendatang.

“Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR saat ini terus berupaya mempercepat proses pembangunan RTJM di IKN,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto di Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Sementara, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Hujurat menerangkan, dalam pembangunan RTJM di IKN, pihaknya juga tetap memperhatikan sejumlah aspek penting baik dari sisi kawasan, desain hunian maupun pemanfaatan teknologi.

"Beberapa aspek tersebut di antaranya responsif terhadap kontur tanah, iklim, bencana, serta penggunaan system smart home," tutur dia.

Sebagai informasi, RTJM dibangun Direktorat Jenderal Perumahan setinggi dua lantai, di mana pada lantai basement peruntukkan kamar tidur supir, kamar mandi dan ruang jaga.

Pada lantai pertama merupakan area kedinasan sedangkan di lantai kedua merupakan area privat keluarga.

Adapun luas lahan per unit rumah tapak sekitar 1.000 meter persegi dan luas bangunan sekitar 580 meter persegi lengkap dengan meubelairnya.

Pembangunan konstruksi RTJM dilaksanakan oleh PT Adhi Karya, Ciriajasa Engineering & Management Consultant KSO, dan pengawas dari PT Yodya Karya.

“Kami juga menerapkan desain dengan memanfaatkan elemen nusantara pada desain bangunannya.

Selain itu para penghuninya nantinya juga mudah untuk menjangkau fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada minimal dengan waktu hanya 10 menit saja,” pungkas Hujurat.

Adapun pembangunan rumah menteri ini dilaksanakan melalui skema multiyears contract 2022-2024 dengan anggaran Rp 520,46 miliar.

Diharapkan pembangunan rumah menteri di IKN ini dapat siap huni pada Juni 2024 seiring dengan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN tahap pertama.

Sebagai informasi, hunian berbentuk rumah tapak ini memiliki dua tipe, yakni tipe downslope dan tipe upslope dengan luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1.000 meter persegi.

Di lantai pertama, akan berisi teras, ruang kerja, ruang tunggu kedinasan, area kedinasan, ruang tamu keluarga, dan kamar tidur tamu.

Sedangkan di lantai dua merupakan area pribadi berisi ruang keluarga, kamar tidur utama, dan kamar tidur anak.

Selain itu, kompleks rumah tapak tersebut nantinya juga akan ditanami beberapa tumbuhan, seperti anggrek hitam, pohon ketapang, pohon jambu, dan sebagainya. (*)