Ibu Kota Negara
Semakin Terang Sikap Anies Baswedan Soal IKN Nusantara di Kaltim, Cek Hasil Survei Penerimaan Publik
Semakin terang sikap Anies Baswedan soal IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Cek hasil survei penerimaan publik.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar ibu kota negara alias IKN Nusantara terkini.
Semakin terang sikap Anies Baswedan soal IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan sudah tak malu untuk bersikap soal pembangunan IKN Nusantara.
Cek hasil survei penerimaan publik terkait pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur menjadi salah satu topik yang kerap dipertanyakan oleh masyarakat kepada para bakal calon presiden yang telah diusung partai politik.
Selengkapnya ada dalam artikel ini.
Baca juga: 7 Desa di IKN Nusantara Masuk Kategori Rawan Pangan, Dapat Bantuan 25 Kg Beras Per KK
Dilansir dari Kompas.com, menanggapi pertanyaan tersebut, bakal calon presiden Anies Baswedan mengatakan, pembangunan IKN tidak seharusnya ditentukan oleh selera individu.
Tetapi gabungan dari para pemangku kepentingan.
"Kami melihat perlu sekali pemerintah mengambil keputusan bukan selera, jadi bukan selera a, b, atau c," kata dia dalam IDE 2023, di Jakarta, Kamis (20/7/2023).
"Tapi libatkan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan keputusan ini," sambungnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencontohkan, ketika seorang gubernur ingin mengatasi permasalahan transportasi di suatu wilayah, hal itu tidak hanya sekadar gubernur memiliki visi dan mengeluarkan kebijakan.
Namun, diperlukan proses negosiasi panjang yang melibatkan para pemangku kepentingan sehingga perumusan kebijakan dapat mencakup data dan fakta.
"Jadi ini bukan selera. Justru libatkan semua," ujarnya.
Baca juga: Akhirnya Anies Baswedan Jawab Nasib IKN Nusantara: Kalau Tidak Objektif, Jangan!
Oleh karenanya, dalam menentukan keberlanjutan IKN, diperlukan proses kajian secara matang yang melibatkan para pemangku kepentingan sehingga menghasilkan keputusan konkret.
"Kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang obyektif, let's proceed. Kalau tidak, jangan," kata Anies.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.