Berita Nasional Terkini
Nasib Airlangga Hartarto, 2 Menteri Jokowi 'Berebut' Kursi Ketua Umum Partai Golkar
Kursi panas yang ditempati Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar terus mendapatkan ujian.
TRIBUNKALTIM.CO - Kursi panas yang ditempati Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar terus mendapatkan ujian.
Airlangga Hartarto bak jatuh tertimpa tangga, belum selesai urusan munaslub yang ingin mendepaknya dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar, kini ia harus menghadapi kasus korupsi izin ekspor minyak sawit.
Posisi Airlangga di pucuk 'pohon beringin' pun pelan-pelan mulai digergaji.
Dua tokoh Golkar, Luhut Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia, memberi sinyal siap menggantikan Airlangga.
"Kalau (banyak kader yang) mendukung, mau (jadi Ketua Umum Golkar). Iya betul berkali-kali saya didatangi (kader senior Golkar)," kata Luhut di Denpasar, Selasa (25/7/2023).
Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar ini mengaku priihatin dengan elektabilitas partai yang kian merosot.
Ia berpendapat, elite Golkar harus menyiapkan langkah serius untuk memperbaiki kondisi tersebut jelang Pemilu 2024.
"Ya memang harus ada langkah-langkah memperbaiki itu enggak bisa juga kita menangisi saja. Harus ada langkahnya, apa langkahnya? Itu elite-elite Golkar saja (yang lakukan)," kata dia.
Baca juga: Airlangga Hartarto Lempar Jempol Saat Diperiksa Kejagung Soal Kasus Korupsi Ekspor Crude Palm Oil
Namun, Luhut tidak mau ikut campur mengenai mekanisme pergantian pemimpin di tubuh Golkar.
Sebab, Menteri Koordiantor Bidang Investasi dan Kemaritiman itu memandang Airlangga sebagai teman baiknya.
"Airlangga itu teman baik saya, saya enggak ada masalah, sorry, biarin saja mekanisme mereka jalan. Saya sih nunggu aja, enggak ada kepentingan yang begitu serius," kata Luhut.
Menteri Invetasi Bahlil Lahadalia pun tidak menampik bahwa ia bersedia menjadi ketua umum Partai Golkar menggantikan Airlangga.
Baca juga: Diperiksa Kejaksaan Agung Hari Ini dalam Kasus Minyak Goreng, Airlangga Hartarto Siap Hadir
Menurut dia, setiap kader yang merasa punya tanggung jawab untuk mengabdi pasti terpanggil memimpin partai tersebut.
"Setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Namun, ia menegaskan bahwa ia bakal mengikuti aturan partai untuk menjadi ketua umum Golkar.
Ia pun mengaku masih berstatus sebagai kader Golkar meski tidak mempunyai jabatan struktural.
Baca juga: Luhut Siap Gantikan Airlangga Hartarto, Petinggi Golkar Ini Beri Respons Santai: Kader Solid
"Saya itu kan dari 2001 sampe 2014 struktural, selebihnya saya enggak lagi struktural, tapi kan saya enggak pernah pindah partai," ujar dia.
Dua menteri Jokowi, Luhut dan Bahlil adalah dua nama yang sempat diusulkan oleh sejumlah politisi senior Golkar untuk menjadi ketua umum menggantikan Airlangga lewat munaslub.
Politisi senior yang mengatasnamakan diri sebagai eksponen pendiri Golkar pun kini mendorong agar munaslub dapat digelar pada bulan Juli 2023.
Menurut Lawrence TP Siburian, salah satu anggotanya, politisi senior Golkar sudah memberikan waktu selama satu tahun untuk Airlangga membenahi kepemimpinannya.
Baca juga: 3 Tersangka Korupsi CPO Sebut Nama Airlangga Hartarto, Bakal Senasib Seperti Johnny G Plate?
Namun, sampai saat ini, hasilnya dianggap tidak nampak.
“Kita minta itu bulan Juli ini juga munaslub. Satu tahun dari kami yang sudah kami undur tahun lalu,” ujar Lawrence.
Lawrence membantah anggapan bahwa dorongan menggelar munaslub berkaitan dengan mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Airlangga.
Ia mengeklaim, rencana menggelar munaslub muncul murni karena para senior jengah dengan Airlangga yang dianggap tidak mampu memimpin Golkar.
Baca juga: Politik Nasi Pecel Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto, Sinyal PDIP-Golkar Bersatu di Pilpres 2024
Indikatornya, kata Lawrence, status Airlangga sebagai calon presiden atau wakil presiden dari Golkar tidak jelas, begitu pula dengan arah koalisi Golkar.
"Nah ini kami, para senior dan organisasi pendiri, menilai, mendiskusikan, mengevaluasi ini soal leadership, ini soal ketidakmampuan dia untuk memimpin partai,” kata dia.
Lawrence menambahkan, dari berbagai nama kader Golkar yang sempat diusulkan untuk menggantikan Airlangga, ia menjagokan Luhut untuk memimpin 'beringin'.
Kendati isu munaslub terus bergulir, pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai hal itu sulit terlaksana dalam waktu dekat.
Baca juga: Golkar Kaltim Masih Solid Dukung Airlangga Hartarto jadi Capres dan Rudy Masud Cagub
Sebab, menurut Arya, sebagian besar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar memilih bermain aman dengan tidak menyuarakan isu munaslub, supaya dapat berlaga di Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Dari sisi kemungkinan untuk memenuhi persyaratan dilaksanakannya munaslub masih berat karena daerah sekarang memilih untuk cari aman, karena mereka tidak mau juga karir politiknya (terancam)," kata Arya Arya berpandangan, pencalonan sebagai anggota legislatif dan kepala daerah menjadi alat Airlangga untuk 'mengamankan' kader-kadernya di daerah.
Sebab, pencalonan tersebut sangat bergantung kepada tanda tangan Airlangga sebagai ketua umum.
"Kalau daerahnya ikut main-main politik, mendesak munaslub, tentu dia akan bisa tidak dapat nomor urut satu, bisa enggak dicalonkan, jadi daerah juga khawatir," kata dia.
Baca juga: Beri Manfaat Besar, Menko Airlangga Hartarto Anjurkan Masyarakat Gabung BPJS Ketenagakerjaan
Arya pun berpandangan, sikap tokoh-tokoh senior Golkar yang mulai mendorong munaslub tidak bakal banyak berpengaruh karena mereka tidak punya hak suara.
"Kalau daerahnya sudah mulai bergerak, itu baru bisa dilihat kans pelaksanaan munaslub, tapi kalau baru tokoh senior, Dewan Pembina, itu dia enggak punya hak suara," kata Arya.
Akan tetapi, ia tidak memungkiri bahwa munaslub Golkar bisa saja terjadi jika ada peristiwa darurat, misalnya menyangkut kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah yang menyeret Airlangga.
"Kecuali misalnya ada situasi-situasi darurat misalnya terkait perkembangan permintaan keterangan di Kejaksaan Agung misalnya, itu kan lain cerita," kata Arya. (*)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.