Pembangunan IKN Nusantara, Rencana Menteri PUPR demi Persiapan 17 Agustus 2024, Target Istana Negara

TRIBUNKALTIM.CO -  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terus menjelaskan kelanjutan pembangunan di IKN Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono juga mengungkap rencana untuk persiapan Upacara HUT Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2024 yang disebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan digelar di IKN Nusantara, Kaltim.

Saat ini, menurut Menteri PUPR progres pembangunan IKN Nusantara masih sesuai dengan jadwal. 

Basuki Hadimuljono mengatakan hingga saat ini, progres konstruksi infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Tahap 1 telah mencapai 36 persen dan seluruh kegiatan masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan (on schedule).

Pernyataan ini disampaikan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara termasuk bangunan kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Kalimantan Timur, Jumat (28/7/2023).

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan Istana Negara dan Kantor Presiden akan rampung pada Juli 2024.

"Di depan kawasan Istana Presiden terdapat plaza dan lapangan upacara.

Kita harapkan akhir Desember 2023 tempat upacaranya sudah selesai, sedangkan Istana Negara dan Kantor Presiden akan selesai pada Juli 2024.

Sehingga Insya Allah jika Presiden berencana upacara 17 Agustus 2024 sudah bisa," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/7/2023).

Basuki mengatakan, pihaknya fokus untuk pengembangan KIPP di Zona 1A.

Sebab, Kementerian PUPR mendapat amanah untuk pembangunan infrastruktur dasar menggunakan dana APBN.

Menurut dia, infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan di KIPP merupakan modal bagi Otorita IKN Nusantara untuk membangun kepercayaan publik dan menarik investor untuk berinvestasi.

"Saya mendapat informasi bahwa beberapa investor sudah akan masuk dan segera mulai konstruksinya (groundbreaking), seperti kantor BUMN, Bank Indonesia, Pertamina, Rumah Sakit Hermina, dan hotel," ujarnya.

Baca juga: Daftar 6 Dugaan Maladministrasi Pertanahan di IKN Nusantara, Ombudsman Beri Waktu 30 Hari bagi OIKN

Di samping itu, Basuki meninjau pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri dengan progres 18,26 persen dan Kantor Kementerian Koordinator 1 mencapai 9,8 persen.

Ia mengatakan, kawasan tersebut mulai dihijaukan dan ditanami pohon-pohon rindang.

"Persemaiannya sudah kita siapkan di beberapa titik dengan puluhan ribu pohon, termasuk untuk penghijauan di koridor tol, seperti pulai, keppel, sawo, asem jawa, beringin, tabebuya dan sukun.

Kami sangat berterimakasih pada PPAD yang sudah menyumbangkan 42.000 pohon tadi beserta perawatnya.

Jumlah ini akan bertambah terus," tutur Basuki.

Jokowi Siapkan Lahan Super Luas di IKN Nusantara untuk Investor

Pemerintah terus berupaya menggaet investor untuk menanamkan investasinya di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Upaya ini bahkan dilakukan langsung Presiden Jokowi.

Terbaru, Jokowi menawarkan peluang investasi di IKN kepada China.

Baca juga: Ada Dugaan Maladministrasi Penghentian Layanan Pertanahan di Daerah Delineasi IKN Nusantara

Dilansir dari Kompas.com, Presiden Jokowi mengatakan, saat ini ada 34.000 hektar lahan di IKN yang sudah bisa dimasuki oleh para investor swasta untuk menanamkan investasinya.

Menurut Presiden, investasi swasta di IKN bisa dilakukan di bidang kesehatan hingga properti.

Selain itu, investasi swasta juga sudah bisa masuk mulai tahun ini.

"Ini ada 34.000 hektar lagi yang sudah siap lahannya dan bisa dimasuki oleh investor (swasta).

Untuk properti, kesehatan, rumah sakit misalnya, untuk pendidikan, universitas dan untuk infrastruktur," ujar Jokowi saat bertemu dengan Kamar Dagang Indonesia di China (INACHAM) dan sejumlah pengusaha China di Shangri-La Hotel, Chengdu, China, pada Jumat (28/7/2023).

"Saya tahu di sini sudah banyak yang masuk mungkin bisa menyampaikan ke rekan lainnya adakah kesulitan atau problem.

Kami terbuka untuk investor yang dari China," kata dia lagi.

Presiden melanjutkan, pembangunan IKN khusus untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sudah dimulai sejak 2022.

Harapannya, pembangunan bisa selesai tepat waktu pada 2024 dan perpindahan ke ibu kota baru segera bisa dilakukan.

"Tahun depan kita harapkan sudah selesai dan kita bisa pindah ke IKN," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa progres pembangunan IKN sudah mencapai 29,87 persen hingga 4 Juni 2023.

Pembangunan IKN ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun.

Baca juga: Dua Menteri Pertama yang Tinggal di IKN Nusantara, Ajakan Khusus Airlangga untuk Basuki Hadimuljono

"Progresnya (pembangunan IKN) adalah 29,87 persen," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (7/6/2023).

Lebih lanjut kata Basuki, untuk pembangunan hunian menteri serta aparatur sipil negara (ASN) menggelontorkan dana sebesar Rp 4,20 triliun.

Pembangunan hunian berupa rumah susun untuk ASN, kata dia, akan dimulai pada Juli tahun ini.

Sedangkan rumah tapak untuk menteri telah mulai tahap konstruksi.

"Demikian perumahan sebesar Rp 4,20 triliun adalah untuk rumah tapak jabatan menteri dan pembangunan perumahan susun Hankam yang sedang dibangun pada Juli ini.

Untuk pembangunan rumah susun ASN yang segera dimulai.

Rumah pembangunan tapak menteri yang sudah dimulai dan tahap konstruksi," papar dia.

Sementara itu, total pagu anggaran untuk dukungan infrastruktur dasar IKN yang sebesar Rp 26,67 triliun digunakan untuk berbagai macam pembangunan infrastruktur.

Secara terperinci, Basuki menyebutkan, untuk Dirjen Sumber Daya Air dialokasikan dana sebesar Rp 1,14 triliun, Dirjen Bina Marga Rp 9,72 triliun, Dirjen Cipta Karya Rp 11,58 triliun, Dirjen Perumahan Rp 4,20 triliun, dan Bina Konstruksi Rp 3 miliar.

Di KIPP di IKN, sudah berdiri 4 kantor menteri koordinator (menko) dan istana negara.

Presiden Jokowi berkeinginan, sebelum masa purna kepemimpinannya berakhir, merayakan peringatan Kemerdekaan RI di IKN, Kalimantan Timur, pada 2024.

Baca juga: Kelanjutan IKN Nusantara Versi Anies dan Ganjar, Bahlil Sebut tak Ada Capres yang Tidak Setuju

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS