Pemprov Kaltim Klaim Status KEK MBTK Kutai Timur tak jadi Dicabut

KEK MBTK sendiri, ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2014.

Kawasan ini direncanakan sebagai pusat hilirisasi industri kelapa sawit, kayu dan mineral, gas, dan batu bara.

Posisi KEK MBTK dianggap vital, lantaran terletak pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II).

ALKI II merupakan lintasan laut perdagangan internasional yang menghubungkan Pulau Kalimantan dan Sulawesi, serta merupakan jalur regional lintas trans Kalimantan. (*)