Kabar Terkini Nasib Pembangunan Bendungan Lawe-lawe Penajam Paser Utara, Pakai Bentuk Multiyears

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Pembangunan Bendungan Lawe-lawe di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur masih terus diperbincangkan.

Kali ini Pemkab Penajam Paser Utara menjelaskan soal rencana pemberian porsi anggaran. 

Dijelaskan oleh Asisten II Pemkab Penajam Paser Utara, Nicko Herlambang kepada TribunKaltim.co pada Selasa (1/8/2023) di Penajam, Kalimantan Timur. 

Dia menyatakan, pemerintah daerah Pemkab Penajam Paser Utara harus melanjutkan pembangunan Bendungan Lawe-lawe. 

Lantaran tidak memungkinkan diambil alih oleh pusat maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Baca juga: Nasib Pembangunan Bendungan Lawe-lawe Penajam Paser Utara, Pinjam Pakai Lahan

Kendalanya, karena sudah ada setengah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelumnya.

“Kita masih membutuhkan anggaran hampir Rp100 miliar lebih lagi," ujarnya.

"Itu mau tidak mau nanti menunggu pemerintahan yang baru. "Dianggarkan dalam bentuk multiyears,” tegasnya. 

Porsi Anggaran Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berupaya melanjutkan pembangunan bendungan Lawe-lawe tahun depan.

Progres pembangunan bendungan sudah mencapai 60 persen. Namun sempat terhenti, karena pinjam pakai lahan dengan PT Pertamina yang belum diperpanjang.

Asisten II Pemkab PPU Nicko Herlambang menjelaskan bahwa pihaknya berupaya agar tahun depan kembali dialokasikan anggaran untuk melanjutkan pembangunan bendungan.

Setidaknya, pembangunan yang dilakukan tersebut agar bangunan yang sudah eksisting masih bisa di fungsionalkan.

Baca juga: Pembangunan Bendungan Lawe-lawe PPU Sempat Terhenti, PUPR Beber Butuh Rp 150 Miliar

“Jadi kita minta lakukan pengecekan di lapangan, kebutuhan apa saja yang bisa memaintenance beberapa pekerjaan yang suda lama disana karena kemarin itu terbengkalai,” ungkapnya Selasa (1/8/2023).

Nicko mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk pembangunan lanjutan yang tujuannya agar bangunan eksisting tidak terbengkalai, yakni Rp10 miliar hingga Rp20 miliar.