Kata Pengamat soal Jusuf Kalla yang Sebut Biaya Jadi Ketua Umum Golkar Rp 600 Juta, Untuk Apa Saja?

TRIBUNKALTIM.CO - Ulasan pengamat soal pernyataan Jusuf Kalla sebut biaya jadi Ketua Umum Golkar Rp 600 juta. 

Diketahui, Jusuf Kalla menyampaikan sejumlah hal terkait dinamika politik terutama kaitannya dengan Partai Golkar.

Mulai dari biaya menjadi Ketua Umum Golkar Rp 600 juta hingga wanti-wanti soal Munaslub, lalu menurut pengamat, untuk apa saja uang Rp 600 juta?

Saat menjadi Keynote Speaker di Seminar Anak Muda untuk Politik yang digelar Puskapol UI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023), Jusuf Kalla mengungkap sejumlah hal terkait politik dan Partai Golkar yang tengah jadi sorotan.

Jusuf Kalla mengatakan, "Kalau sekarang Anda ingin menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal lima Rp 600 miliar," ungkap JK.

"Hampir semua partai begitu."

JK berujar, politik uang terjadi di hampir semua partai saat pemilihan ketua umum, terkecuali partai yang pendirinya masih ada.

"Kayak PDIP, NasDem, tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya itu butuh biaya besar," tandas JK.

Ulasan Pengamat

Pakar ilmu politik dari Universitas Padjadjaran Mudiyati Rahmatunnisa mengatakan, pernyataan Jusuf Kalla soal biaya menjadi ketua umum partai yang mencapai Rp 600 miliar adalah fenomena empiris.

Menurut dia, bisa jadi biaya yang dibutuhkan seorang calon ketua umum sebuah partai itu merupakan biaya untuk konsolidasi mencari dukungan. 

Senin (31/7/2023) Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik Unpad tersebut mengatakan, "Saya juga berhipotesis, ya, bisa jadi biaya yang menurut Pak Jusuf Kalla itu sampai Rp 600 miliar itu ya, dalam konteks konsolidasi mencari dukungan kepada semua kader se-Indonesia dan itu butuh biaya, bisa saja seperti itu." 

Mudiyati menilai, ucapan Jusuf Kalla soal ongkos jadi ketum partai itu berangkat dari pengalamannya yang juga pernah menjadi ketum Partai Golkar. 

Baca juga: Ketua DPD II Golkar Paser Nyatakan Tetap Dukung Airlangga Hartanto

"Dalam statemennya, beliau mengklaim bahwa ini tidak hanya dialami oleh ketum Golkar, tapi oleh ketum partai lainnya," katanya. 

Jika demikian, kata Mudiyati, paling masuk akal adalah uang tersebut memang digunakan untuk mendapatkan dukungan dari seluruh kader.