Kata Pengamat soal Jusuf Kalla yang Sebut Biaya Jadi Ketua Umum Golkar Rp 600 Juta, Untuk Apa Saja?

Namun, isu itu ditepis Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan mengumpulkan 38 Ketua DPD Golkar di Bali.

Dalam pertemuan itu para ketua DPD I Golkar se-Indonesia itu menyatakan menolak isu munaslub.

"Pertemuan dengan 38 ketua DPD I seluruh Indonesia di Bali kemarin dengan Ketua Umum, selain membicarakan terkait penolakan munaslub," kata Ketua Golkar DPD I Kalimantan Barat Maman Abdurrahman saat dikonfirmasi, Senin (31/7/2023).

Sama dengan sikap para ketua DPD I Golkar itu, JK juga menegaskan menolak wacana munaslub Partai Golkar untuk mengevaluasi kepemimpinan Airlangga Hartarto.

JK menilai munaslub hanya akan menurunkan marwah partainya yang akan menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024. 

JK kemudian mengingatkan agar keputusan soal pencalonan presiden maupun arah koalisi Golkar sepenuhnya diserahkan kepada Airlangga yang telah diberi mandat lewat munas.

"Sangat tidak setuju karena itu akan lebih menurunkan marwahnya Golkar," kata JK. 

Baca juga: Nasib Airlangga Hartarto, 2 Menteri Jokowi Berebut Kursi Ketua Umum Partai Golkar

Ia juga mengingatkan agar semua kader bersatu. JK menilai perpecahan di internal Golkar hanya akan menyulitkan partai mencapai target di Pemilu.

”Bersatu aja belum tentu menang apalagi tidak bersatu dan tidak ada yang bilang mengangkat suara Golkar dalam kondisi ini kita semua orang sudah menetapkan pilihan-pilihannya sebenarnya," kata JK.

Menurut JK, semua kader mestinya bisa memahami posisi Airlangga sebagai ketua umum.

Dia tak ingin Golkar terus dilibatkan dalam posisi sulit dalam menghadapi pemilu 2024.

"Berikanlah karena Airlangga sudah diberikan mandat, jangan Golkar dilibatkan situasi yang sulit, jadi siapapun harus memahami itu," kata JK.

Wakil presiden RI dua kali itu juga tidak setuju dengan wacana munaslub ingin mengevaluasi Airlangga.

Dia mengaku memahami posisi Golkar sebagai partai yang dekat dengan kekuasaan sehingga arah koalisi maupun dukungan capres tak bisa sekonyong-konyong langsung bisa diputuskan.

Namun, dia tetap menganggap bahwa kondisi demikian tidak sehat. Sebab, partai tak bisa mengambil keputusan secara independen.