Kata Pengamat soal Jusuf Kalla yang Sebut Biaya Jadi Ketua Umum Golkar Rp 600 Juta, Untuk Apa Saja?

"Bisa saja harus mendatangkan seluruh kader dari mulai DPC, rapat-rapat dan munas-munas yang biasa dilakukan partai politik, bisa saja biaya itu dibebankan kepada yang bersangkutan untuk membiayai proses itu, itu yang masuk akal menurut saya," ujarnya.

"Tapi yang jelas, statement Jusuf Kalla ini sebuah fenomena empiris yang memang terjadi, karena bisa jadi apa yang akan didapat setelah menjadi ketua umum juga mungkin sesuatu yang lebih besar lagi."

Wanti-wanti Jusuf Kalla soal Munaslub

JK mulanya menceritakan proses dia terjun ke dunia politik. Saat terjun di politik, JK meninggalkan dunia usaha dan menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). 

"Saya tinggalkan pengusaha, apa boleh buat. Kalau jadi menteri, tidak boleh jadi pengusaha. Pengusaha saya kasih ke adik saya, diteruskan ke anak saya," kata JK seperti dikutip TribunKaltim.co dari TribunJabar.id di artikel berjudul Ingin Jadi Ketua Umum Partai Golkar? Siapkan Rp 600 Miliar, JK: Hampir Semua Partai Seperti Itu.

Lantas, ia pun mengungkit jabatan-jabatan yang pernah ia emban mulai dari organisasi, perusahaan, hingga politik.

JK juga menyinggung jabatan Ketum Golkar yang pernah diembannya pada periode 2004-2009.

Kala itu, ia menjadi ketum setelah terpilih jadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

JK menyebut posisi Ketum Golkar biasanya diisi oleh pimpinan negara. Dengan posisi sebagai wakil presiden, JK mengaku biaya yang digelontorkan menjadi Ketum Golkar saat itu kecil.

Kondisi itu, menurut JK, sangat berbeda dengan hari ini. Ia menyebut biaya yang dibutuhkan jika ingin menduduki kursi Ketum Golkar hari ini sangatlah tinggi. 

Baca juga: Teka-teki Dukungan Partai Golkar untuk Pilpres 2024: Pilih Dukung Prabowo Subianto/Ganjar Pranowo?

"Sekarang Anda mau jadi ketua Golkar jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp 500-600 miliar," katanya.

Hal itu, kata JK, tak hanya terjadi di Golkar, tapi hampir pada semua partai politik di Indonesia. 

"Hampir semua partai begitu terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak NasDem, tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya, itu butuh biaya besar."

"Kalau dulu hanya ganti, kalau sekarang wah. Jadi itulah," kata wakil presiden ke-10 dan ke-12 itu.

Partai Golkar sendiri belakangan dilanda isu munaslub yang digulirkan beberapa senior Partai Golkar. Mereka menilai elektabilitas Golkar menjelang 2024 dalam kondisi gawat.