Mata Lokal Memilih

Daftar Kritik Jusuf Kalla 'Serang' Jokowi, Terbaru Samakan Era Joko Widodo dengan Orde Baru Soeharto

Daftar kritik Jusuf Kalla 'serang' Jokowi. Terbaru samakan Era Joko Widodo dengan Orde Baru Soeharto.

Tribunnews / Jeprima
Jusuf Kalla dan Presiden Jokowi saat jadi presiden dan wapres - Daftar kritik Jusuf Kalla 'serang' Jokowi. Terbaru samakan Era Joko Widodo dengan Orde Baru Soeharto. 

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar Jusuf Kalla terkini.

Daftar kritik Jusuf Kalla 'serang' presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Terbaru, Jusuf Kalla samakan Era Joko Widodo dengan Orde Baru Soeharto.

Jusuf Kalla kembali melontarkan kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI itu menyinggung soal pemerintahan Jokowi yang disebutnya semakin mirip dengan era kepemimpinan presiden ke-2 RI, Soeharto.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Setelah Kritik Rocky Gerung, Jusuf Kalla Sentil Gaya Jokowi yang Mirip Soeharto, JK: Baik, Awalnya

Pria yang akrab disapa JK itu menilai, saat ini pemerintah mulai menunjukkan gaya otoriter.

“Waktu zaman Pak Harto demokrasi juga berjalan dengan baik awalnya. Semua pemerintahan itu demokratis kira-kira 10 tahun. Soeharto itu 10 tahun (memimpin) masih baik, dalam artian demokrasi, setelah itu lebih otoriter,” ujar Jusuf Kalla dalam seminar bertajuk "Anak Muda untuk Politik" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 31 Juli 2023.

"Sekarang juga begitu kelihatannya. Setelah 10 tahun, ah muncullah, mulai macam-macam. Berbagai masalah,” katanya lagi.

JK pun mengungkapkan situasi yang mirip terjadi di era kepemimpinan presiden ke-1 RI Soekarno.

Menurut Jusuf Kalla, saat negara Indonesia baru berdiri tak jelas sistem negara yang dipakai antara presidential atau parlementer.

Kemudian, pada tahun 1950 sistem negara menggunakan konsep parlementer.

“Sampai pada tahun 1957, barulah demokrasi presidensial. Setelah kembali ke UUD 1945,” ujarnya.

Merujuk pengalaman-pengalaman di atas, Jusuf Kalla lantas menyinggung soal masa jabatan presiden.

Menurutnya, agar tak terjadi kekuasaan yang absolut dan otoriter, masa jabatan kepala negara perlu dibatasi.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved