Mata Lokal Memilih

Daftar Kritik Jusuf Kalla 'Serang' Jokowi, Terbaru Samakan Era Joko Widodo dengan Orde Baru Soeharto

Daftar kritik Jusuf Kalla 'serang' Jokowi. Terbaru samakan Era Joko Widodo dengan Orde Baru Soeharto.

Tribunnews / Jeprima
Jusuf Kalla dan Presiden Jokowi saat jadi presiden dan wapres - Daftar kritik Jusuf Kalla 'serang' Jokowi. Terbaru samakan Era Joko Widodo dengan Orde Baru Soeharto. 

“Jadi itulah sebabnya kenapa UUD kita memperbolehkan presiden dan wapres itu hanya dua kali (periode). Itulah tiga kali itu enggak bisa lolos karena itu (konstitusi) UUD,” katanya.

Baca juga: Jawaban Airlangga Ketika Diminta untuk Dukung Prabowo, Kata Jusuf Kalla dan Tanggapan PKB

Deretan kritik JK untuk Jokowi

JK memang sebelumnya kerap menyampaikan kritiknya untuk pemerintahan Jokowi.

JK pernah mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak terlalu banyak mencampuri urusan politik terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini disampaikan Jusuf Kalla usai bertemu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di kediamannya di daerah Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 6 Mei 2023.

Menurutnya, Jokowi harus meniru sikap pendahulunya, yakni presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menjelang masa akhir jabatannya.

“(Megawati dan SBY) itu (ketika jabatan) akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam, suka atau tidak suka, dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah,” ujar JK.

Kemudian, ia juga menyoroti pendekatan pemerintah untuk menyelesaikan masalah jalan rusak di Lampung.

Jusuf Kalla menilai, persoalan kerusakan itu terkait sikap pemerintah yang justru lebih mementingkan pembangunan jalan tol.

"Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung dan juga di Makassar rusak."

"Di lain pihak kita juga bangga bahwa pemerintah juga waktu saya pemerintah, mampu membangun ribuan jalan tol," kata JK dalam pidato HUT ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, 20 Mei 2023.

"Tol itu penting agar tidak macet, penting sekali jalan tol. Tetapi 170.000 jalan rusak di Indonesia, itu data BPS," ujarnya melanjutkan.

Menurutnya, kebijakan ini memunculkan anggapan bahwa hanya orang mampu yang bisa melewati jalan mulus.

Namun, ia juga turut bertanggung jawab atas kebijakan itu karena pernah menjadi wakil presiden (wapres) Jokowi di era pertama pemerintahannya.

Baca juga: Airlangga Sebut Golkar tak Mungkin Dukung Anies, Jusuf Kalla Singgung Posisi Cawapres, Respon PKB

Dalam kesempatan yang sama, JK juga menyoroti utang Indonesia yang terus membengkak.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved