DPRD Dapat Laporan Jalan Retak karena Pembangunan Jargas di Balikpapan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kerusakan jalan yang terjadi di kawasan Jalan Soekarno Hatta, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, layak menjadi perhatian.

Sebagai informasi, beberapa kerusakan di jalan tersebut merupakan dampak dari pengerjaan pipa jaringan gas (Jargas) Senipah-Balikpapan oleh PT Perusahaan Gas Negara atau PGN.

Adapun terbaru yang menjadi sorotan berbagai pihak, bertepatan di depan Bank BTN Jalan km.5 Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Meski telah ditambal aspal oleh pihak PGN, kondisi di jalan tersebut sempat retak hingga terbelah pada badan sisi kiri jalan dari arah Balikpapan Kota.

Baca juga: Skenario PGN Penuhi Kebutuhan Energi Bersih IKN Nusantara dari Lapangan Gas Kaltim

Akibat Proyek Jargas

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Alwi Al Qadri mengaku bahwa dirinya juga telah mendapatkan informasi perihal kerusakan jalan tersebut.

Namun diakuinya, ia belum melihat secara langsung ke lokasi jalan yang mengalami kerusakan akibat proyek pipa jargas tersebut.

"Kami dapat informasi bahwa ini proyek nasional," tutur Alwi DPRD Balikpapan, Senin (7/8/2023).

"Karena jalannya ini banyak dilewati warga Balikpapan, tentu kami akan melihat langsung lokasinya," kata Alwi, Senin (7/8/2023).

Meski belum belum mengetahui informasi lengkapnya, Alwi berharap, agar pihak terkait merasa tanggung jawab memperbaiki jalan yang rusak di kawasan Balikpapan Utara.

Baca juga: Pengerjaan Jargas di Balikpapan, Efeknya Jalan Retak hingga Terbelah

"Kami belum bisa terlalu banyak mengomentari," ujarnya.

"Karena saya hanya dapat informasi dari video dan kami juga belum terlalu tahu sebab akibatnya seperti apa," tuturnya.

"Tapi tentu kami akan mengawasi sebagaimana fungsi dewan komisi III DPRD Balikpapan," pungkasnya.

Demikian untuk memastikan hal tersebut, ia bersama komisi III DPRD Balikpapan berencana melakukan kunjungan ke lapangan dalam minggu ini atau minggu depan.

Mengingat saat ini masih ada pembahasan Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024.

(*)