Sebut Gerindra Tak Kenal Istilah Petugas Partai, Benarkah Hashim Djojohadikusumo Sindir Parpol Lain?

TRIBUNKALTIM.CO - Sebut Gerindra tak kenal istilah petugas partai tapi petugas rakyat, Adik Prabowo singgung Parpol lain?

Adik Kandung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menegaskan di partainya tak mengenal istilah petugas partai.

Pria yang juga kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra,menegaskan hal itu juga yang selalu diingatkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Baca juga: Relawan Tawarkan Gibran sebagai Cawapres Prabowo, Capres Gerindra: Semua Diperhitungkan

Demikian dikatakan Hashim dalam acara "Pembekalan Materi dan Konsolidasi Relawan Prabowo" secara daring, Kamis (10/8/2023).

"Prabowo sudah tekankan dia bukan petugas partai," kata Hashim.

"Dan enggak ada di Gerindra termasuk saya dan siapa-siapa, tidak ada petugas partai di Gerindra, kita tidak kenal istilah petugas partai," imbuh Hashim.

Dikatakan Hasim kalau Prabowo selalu menekankan kader Gerindra adalah pelayan rakyat.

"Kita semua adalah petugas rakyat, kita adalah pelayaan rakyat, itu dibiasakan Pak Prabowo dari dulu," ucapnya.

Untuk diketahui, istilah petugas partai identik dengan PDI Perjuangan (PDIP).

Megawati Sebut Jokowi Petugas Partai

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menjelaskan alasan dirinya menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai petugas partai.

Alasannya, karena partainya yang mencalonkan pertama kali Presiden Jokowi untuk berlaga di Pilpres 2014.

Baca juga: Gibran Jadi Cawapres Prabowo Subianto, Cek Respon Capres Gerindra Soal Proposal Relawan di Solo

Hal itu ia katakan saat memberikan sambutan dalam peresmian Kebun Raya Mangrove di Surabaya, Jawa Timur pada Rabu (26/7/2023).

"Orang itu jelas lho, kok saya yang di-bully. Tidak boleh menyebut kader petugas partai, saya bilang Pak Jokowi petugas partai hayo mau di-bully lagi, wong yang menyalonkan saya, yang lain ngikut,” kata Megawati.

Presiden ke-5 RI itu mengatakan, dalam undang-undang diatur kalau pasangan capres dan cawapres itu diusung oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol.