Pemprov dan DPRD Sepakati APBD Perubahan Kaltim Rp25,32 Triliun

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kaltim menyepakati rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 serta APBD 2024.

Nilai yang disepakati DPRD dan Gubernur Kaltim yang diwakili Wagub Hadi Mulyadi dalam Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS untuk Tahun Anggaran 2023 yang semula Rp17,20 triliun, menjadi Rp25,32 triliun.

Kemudian, Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp20,67 triliun.

Sidang Paripurna membahas anggaran ini  digelar di ruang rapat Gedung Utama Kantor DPRD Kaltim pada Jumat (11/8/2023) malam.

Baca juga: Ketua Umum Kosgoro 1957 Dukung Jadi Calon Gubernur Kaltim, Rudi Masud: Masih Konsen Pemilu

Sidang itu dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Seno Aji, dan Sigit Wibowo.

Rapat itu turut dihadiri, Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman, unsur Forkopimda, dan pimpinan perangkat daerah Kaltim.

Dari 55 anggota DPRD Kaltim, hanya 28 anggota dalam rapat paripurna.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud di Samarinda, menegaskan pembahasan rancangan APBD Perubahan Tahun 2023 serta rancangan APBD Tahun 2024 dimulai dari penyampaian rancangan oleh pemerintah ke DPRD Kaltim.

Dilanjutkan, rancangan dibahas bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim.

"Tahap berikutnya setelah pembahasan bersama, adalah penyampaian Nota Penjelasan Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) tentang Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun 2023 dan ranperda tentang APBD Tahun 2024 pada rapat paripurna selanjutnya," jelasnya, Sabtu (12/8/2023).

Baca juga: Titik Panas di Kaltim Turun Drastis Karena Turun Hujan, 24 Titik di 3 Kabupaten Terus Dipantau

Sementara, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi mengungkapkan terima kasih kepada DPRD Kaltim yang telah melakukan proses pembahasan dan penilaian.

Serta evaluasi terhadap rancangan APBD Perubahan Tahun 2023 dan rancangan APBD Tahun 2024.

"Alhamdulillah dapat dirampungkan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan," ujarnya.

"Dokumen perencanaan anggaran itu menjadi pedoman pengalokasian anggaran yang tepat sesuai kebutuhan pembangunan," sambung Hadi Mulyadi.

Pemerintah daerah, juga memahami rangkaian penyusunan, pembahasan hingga kesepakatan yang dihasilkan dinamis.

Tetapi demikian, ia meyakini dinamika tersebut menghasilkan program pembangunan yang akan memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat Kaltim.

Kerjasama TAPD dan Badan Anggaran DPRD yang terjalin menjadi modal bersama mengatasi tantangan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah serta pembangunan di daerah.

"Kami sangat berharap, sinergi ini terus menjadi lebih baik dan lebih erat hingga waktu-waktu mendatang," tegas Hadi Mulyadi. (*)