Pengamat Ekonomi Samarinda Sebut Pemangkasan TKD Kaltim Lebih Parah dari Wabah Covid

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA — Pemerintah pusat resmi memangkas transfer pusat ke daerah (TKD) untuk Kalimantan Timur hingga 50 persen pada 2025 dari Rp14 triliun menjadi Rp7 triliun.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam APBN, yang berlaku mulai 29 Juli 2025 untuk seluruh provinsi di Indonesia.

Langkah ini diklaim sebagai bagian dari efisiensi fiskal nasional.

Namun, pengamat ekonomi Samarinda, Purwadi Purwoharsodjo, menilai pemangkasan tersebut justru menjadi pukulan telak bagi daerah penghasil seperti Kaltim, bahkan lebih parah dibanding krisis akibat wabah Covid-19.

“Dampak domino pasti ada. Karena APBN kita memang sudah jebol. Kepala daerah akan stres. Ini lebih parah daripada wabah Covid, dampaknya bahkan tidak segila ini,” ujar Purwadi pada TribunKaltim, Kamis (28/8). 

Baca juga: Anggota DPR RI Prihatin soal Pemangkasan Dana Transfer: Mestinya Kaltim Dapat Ruang Istimewa

Ia menambahkan, janji politik pemerintah pusat juga menambah tekanan. Program besar seperti makan bergizi gratis (MBG) Rp400 triliun dan koperasi merah putih Rp400 triliun, semuanya menuntut anggaran.

Ironisnya, efisiensi belanja negara justru disertai dengan penambahan utang.

“Akan banyak janji-janji politik kepala daerah yang sulit dipenuhi. Kaltim pun akan berat, APBD-nya terjun bebas,” tegas Purwadi.

Menurut Purwadi, bagi Kaltim pemangkasan ini menimbulkan ironi. Selama ini provinsi ini menyumbang porsi besar bagi penerimaan negara melalui migas, batu bara, hingga kehutanan. Namun, kontribusi tersebut tidak berbanding lurus dengan penerimaan kembali ke daerah.

“Terlebih ada IKN yang dibangun, tidak ada pengaruhnya untuk Kaltim. Ibarat orang main tinju, ini sudah KO dua kali. Pertama kena efisiensi, kedua transfer daerah dipangkas 50 persen,” kata Purwadi.

Ia mencontohkan, salah satu janji pusat untuk membantu kabupaten Mahakam Ulu dengan Rp200 miliar demi membangun jalan pun kini terancam batal.

Efisiensi semata sudah membuat banyak sektor terguncang, mulai dari hunian hotel yang menurun, anggaran pendidikan yang diblokir, hingga terganggunya infrastruktur publik. 

“Daya beli masyarakat menurun, aktivitas ekonomi lesu, produksi tidak maksimal. Ditambah pemangkasan transfer daerah, ibarat ditonjok lagi,” ungkapnya.

Menurut Purwadi, tekanan keuangan akibat pemangkasan TKD bisa lebih buruk daripada krisis Covid-19. Jika pandemi menahan mobilitas masyarakat, kali ini ancaman langsung dirasakan pada pemenuhan kebutuhan dasar.

Purwadi memperkirakan APBD Kaltim akan dipaksa melakukan rescheduling. Sehingga menurutnya, langkah realistis yang bisa ditempuh Pemprov Kaltim dalam jangka pendek adalah segera berkoordinasi menentukan skala prioritas pembangunan.