PKB Kaltim Tetap Ingin Cak Imin Berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024

"Agustus akhir ini kita juga ada pertemuan, pada Rakernas sebelumnya kita memberikan mandat kepada Ketum untuk menjalin komunikasi dan keputusan, artinya ada keputusan, lalu mensosialisasikan," terangnya.

Baca juga: Peristiwa Kudeta PKB Terhadap Gus Dur Kembali Diungkit Yenny Wahid, Cak Imin: Barang Lawas

Menyinggung siapa sosok wapres yang akan diusulkan mendampingi Prabowo, Sigit mengatakan bahwa sikap di daerah khususnya Kaltim tetap berpegang pada usulan saat Rakernas PAN di Semarang Februari 2023 lalu. "Kalau Ketum menyampaikan kepada kami tidak maju, tetapi memang santer di internal kita Pak Erick Thohir Cawapres-nya dari rakernas lalu," tandas Sigit.                     

Sementara itu, Ketua DPW PAN Kaltara, Ibrahim Ali menegaskan, juga menegaskan secara hirarki di jajaran ke bawah akan mengikuti keputusan dari Pusat. Ibrahim mengatakan, setelah DPP memutuskan mendukung Prabowo, maka akan menjadi perintah ke jajaran pengurus DPW, DPD hingga DPRt (ranting) untuk mendukung apa yang menjadi keputusan DPP.

"Dari pelaksanaan Muswil, Rakerwil hingga rakernas, kita semua sudah bersepakat bahwa apapun, siapa pun calon presiden yang didukung oleh DPP PAN, akan didukung sepenuhnya oleh para pengurus dan kader PAN hingga di jajaran bawah," ungkap pria yang kini menjabat sebagai bupati Kabupaten Tana Tidung (KTT) itu.

Pasca adanya keputusan tersebut, kata Ibrahim, pihaknya akan segera melakukan konsolidasi hingga ke jajaran kepengurusan di bawah.  "Ketum DPP PAN, Zulkifli Hasan sudah resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo. Untuk itu, ini menjadi perintah kepada pengurus PAN untuk bekerja keras, bagaimana kita memenangkan Prabowo pada Pemilu Presiden 2024 mendatang," tegasnya.

Dalam konsolidasi nanti, lanjut Ibrahim, dirinya akan menekankan kepada semua pengurus dari DPW, DPD, DPC hingga DPRt untuk merapatkan barisan, bekerja keras demi pemenangan PAN dan Prabowo sebagai Presiden RI.

"Keputusan ini adalah bukan hanya keputusan DPP. Tapi keputusan semua kader PAN. Saya selaku ketua DPW akan memerintahkan semua pengurus hingga DPRt, mari kita kerja keras untuk memenangkan Prabowo di Kalimantan Utara," tandasnya.

Baca juga: Peristiwa Kudeta PKB Terhadap Gus Dur Kembali Diungkit Yenny Wahid, Cak Imin: Barang Lawas

Sosok Cawapres

Setelah PAN dan Golkar resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) 2024, kini tujuan beralih kepada siapa sosok yang bakal diajukan menjadi bakal calon wakil presiden. Saat ini terdapat 4 partai politik yang mendukung Prabowo melalui Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Partai politik itu adalah Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PAN, dan Partai Golkar. Dengan bergabungnya PAN dan Golkar maka KKIR saat ini mempunyai kekuatan suara cukup besar. Tercatat terdapat 4 partai yang lolos di parlemen bergabung di dalam KKIR yakni Gerindra, PKB, Golkar, PAN.

Sedangkan partai non parlemen yang mendukung KKIR adalah Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Aceh dengan status partai lokal.

Jika dilihat dari persentase masing-masing perolehan suara parpol anggota KKIR dalam Pemilu 2019 silam, koalisi itu sudah meraih 42,01 persen suara dari partai yang berada di parlemen, atau 265 dari 575 kursi di legislatif.

Persentase itu sudah melampaui ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen, seperti ditetapkan dalam Pasal 222 Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut hasil Pemilu 2019, Gerindra mendapatkan 12,57 persen suara, PKB mendapatkan 9,69 persen suara, Golkar mendapatkan 12,31 persen suara, PAN meraih 6,24 persen suara.

Baca juga: Terbaru! Partai PAN dan Golkar Gabung PKB-Gerindra, Resmi Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024

KKIR juga mendapatkan dukungan dari Partai Bulang Bintang (PBB) yang mempunyai 0,79 persen perolehan suara dalam pemilu 2019 lalu.

PKB yang sejak awal menggagas KKIR bersama Gerindra menyodorkan sang Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) buat dipilih menjadi bakal cawapres Prabowo. Akan tetapi, persoalannya adalah elektabilitas Muhaimin dinilai kurang mumpuni buat memberikan insentif elektoral kepada Prabowo.