Sosok Ismael Thomas, Anggota Komisi 1 DPR RI Tersangka Kasus Izin Tambang, Komisi I Membidangi Apa?

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Komisi I DPR RI) adalah salah satu dari sebelas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.

Baca juga: Terungkap! Peran Eks Bupati Kutai Barat Ismael Thomas di Kasus Korupsi Tambang, Palsukan Dokumen

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib jo. Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.[1]

Ruang Lingkup

Komisi I DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

- Pertahanan 

- Luar Negeri

- Komunikasi dan Informatika

- Intelijen

Mitra Kerja

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015.

Selanjutnya Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 24 November 2015 menetapkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi Mitra Kerja Kerja Komisi I DPR RI. Pada 17 Oktober 2017, Rapat Paripurna DPR RI juga menetapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI.

BSSN merupakan transformasi dari Lemsaneg (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara), sehingga dengan adanya BSSN kelembagaan Lemsaneg dapat dinyatakan sudah tidak ada lagi dan Pasangan Kerja Komisi I DPR RI menjadi sebagai berikut:

Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Tentara Nasional Indonesia/Mabes TNI AD, TNI AL dan TNI AU.
Badan Intelijen Negara (BIN)
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Komisi Informasi Pusat (KI Pusat)
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
Lembaga Penyiaran Publik Lokal TV dan Radio di Indonesia
Televisi Indonesia Swasta
Televisi Indonesia Swasta Satelit
Televisi Indonesia Swasta Islam
Radio Indonesia Swasta
Radio Indonesia Swasta Islam
Surat Kabar Nasional
Perusahaan Pers
Surat Kabar Daerah
Surat Kabar Online
Perusahaan Pers Online
Dewan Pers
Perum LKBN Antara
Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
Lembaga Sensor Film (LSF)
Badan Keamanan Laut (Bakamla).[1]
Daftar Anggota

Baca juga: BREAKING NEWS Kejagung Tetapkan Ismael Thomas Tersangka Kasus Izin Tambang, Eks Bupati Kubar Ditahan