Digantikan IKN Nusantara Sebagai Ibu Kota, Jakarta Disarankan Ajak Warga Bertani

TRIBUNKALTIM.CO - Setelah tak lagi jadi Ibu Kota Negara atau IKN pada 2024 mendatang, Jakarta bakal jadi pusat bisnis dan ekonomi.

Diketahui, saat ini Pemerintah sedang mengebut pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Dilansir dari Tribun Jakarta, untuk menyambut peran Jakarta sebagai kota bisnis dan ekonomi, ada tiga pendekatan kebijakan yang dinilai perlu diperhatikan Pemprov DKI.

Hal ini disampaikan Analis Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah dalam diskusi Balkoters Talk bertajuk ‘Peran BUMD Dalam Mendongkrak Ekonomi Jakarta’ yang digelar di Bengkel Jurnalis Balai Kota pada Senin (14/8/2023).

Dalam diskusi tersebut, Trubus menyebut, pendekatan kebijakan pertama yang bisa dilakukan Pemprov DKI ialah dengan memberdayakan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan bantuan sosial atau subsidi semata.

“Pemda DKI dalam hal ini BUMD berupaya agar mengurangi sekat masyarakat antara mereka yang hidup dalam kondisi berlebih dan berbelanja di mal mewah dengan masyarakat kita yang hanya bisa membeli di pasar tradisional,” ucapnya.

“Maka, caranya adalah bagaimana bisa membuat masyarakat itu berdaya,” sambungnya.

Selanjutnya, BUMD juga diminta untuk berperan dalam mengadvokasi dan mendampingi masyarakat, khususnya yang tergolong kelompok miskin ekstrem.

“Seperti budidaya atau on farming itu bagus.

Orang Jakarta bisa diorientasikan tidak semata-mata sebagai kelompok konsumtif.

Tapi juga bisa bertani, banyak tanah terlantar yang bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Terakhir, Pemprov DKI disebutnya juga bisa melakukan pendekatan berkeadilan dimana kebijakan yang diterbitkan perlu ada pembenahan secara menyeluruh dalam konteks pemanfaatannya untuk publik.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Thomas menegaskan komitmen pemerintah dalam menjembatani kepentingan tiap BUMD dengan masyarakat.

“Kita memang harus memahami entitas dia ada benturan kepentingan dalam rangka menjalankan operasi perusahaan dengan isu peningkatan tarif yang memberatkan masyarakat.

Nah itulah yang penting peran dari pemerintah sendiri untuk bisa menjembatani kepentingan itu," kata Thomas.