IKN Nusantara

Digantikan IKN Nusantara Sebagai Ibu Kota, Jakarta Disarankan Ajak Warga Bertani

Digantikan IKN Nusantara sebagai Ibu Kota, Jakarta sisarankan ajak warga bertani

Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Faizal Amir

TRIBUNKALTIM.CO - Setelah tak lagi jadi Ibu Kota Negara atau IKN pada 2024 mendatang, Jakarta bakal jadi pusat bisnis dan ekonomi.

Diketahui, saat ini Pemerintah sedang mengebut pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Dilansir dari Tribun Jakarta, untuk menyambut peran Jakarta sebagai kota bisnis dan ekonomi, ada tiga pendekatan kebijakan yang dinilai perlu diperhatikan Pemprov DKI.

Hal ini disampaikan Analis Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah dalam diskusi Balkoters Talk bertajuk ‘Peran BUMD Dalam Mendongkrak Ekonomi Jakarta’ yang digelar di Bengkel Jurnalis Balai Kota pada Senin (14/8/2023).

Dalam diskusi tersebut, Trubus menyebut, pendekatan kebijakan pertama yang bisa dilakukan Pemprov DKI ialah dengan memberdayakan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan bantuan sosial atau subsidi semata.

“Pemda DKI dalam hal ini BUMD berupaya agar mengurangi sekat masyarakat antara mereka yang hidup dalam kondisi berlebih dan berbelanja di mal mewah dengan masyarakat kita yang hanya bisa membeli di pasar tradisional,” ucapnya.

“Maka, caranya adalah bagaimana bisa membuat masyarakat itu berdaya,” sambungnya.

Selanjutnya, BUMD juga diminta untuk berperan dalam mengadvokasi dan mendampingi masyarakat, khususnya yang tergolong kelompok miskin ekstrem.

“Seperti budidaya atau on farming itu bagus.

Orang Jakarta bisa diorientasikan tidak semata-mata sebagai kelompok konsumtif.

Tapi juga bisa bertani, banyak tanah terlantar yang bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Terakhir, Pemprov DKI disebutnya juga bisa melakukan pendekatan berkeadilan dimana kebijakan yang diterbitkan perlu ada pembenahan secara menyeluruh dalam konteks pemanfaatannya untuk publik.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Thomas menegaskan komitmen pemerintah dalam menjembatani kepentingan tiap BUMD dengan masyarakat.

“Kita memang harus memahami entitas dia ada benturan kepentingan dalam rangka menjalankan operasi perusahaan dengan isu peningkatan tarif yang memberatkan masyarakat.

Nah itulah yang penting peran dari pemerintah sendiri untuk bisa menjembatani kepentingan itu," kata Thomas.

Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan progres pembangunan IKN Nusantara mencapai 36 persen dan berjalan sesuai rencana.

Selain itu, pembangunan Istana Presiden di IKN telah mencapai 23 persen, yang menurut Agung juga berjalan sesuai rencana.

Nantinya, perayaan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara menjadi titik awal perpindahan ibu kota negara, secara bertahap dari DKI Jakarta ke Nusantara.

"Kami berharap dan bekerja keras bahwa target pada tahun depan yakni Upacara Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 akan berlangsung di IKN Nusantara yang dipimpin Presiden RI akan terwujud.

Di situlah sebuah titik mengawali perpindahan secara bertahap ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara," ujar Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Minggu (30/6/2023).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun plaza dan lapangan upacara di depan kawasan Istana Presiden di IKN Nusantara.

Harapannya, lapangan atau tempat upacara tersebut dapat dirampungkan pembangunannya pada akhir Desember tahun ini.

Sedangkan, Istana Negara dan Kantor Presiden ditargetkan bisa diselesaikan pada Juli 2024. (*)

 

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved