Berita Nasional Terkini

PDIP Terang-terangan Serang Program Jokowi yang Dipimpin Prabowo: Proyek Kejahatan Lingkungan

PDIP melalui Hasto Kristiyanto terang-terangan 'menyerang' program Presiden Joko Widodo yang dipimpin Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

|
Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo meninjau lokasi pengembangan food estate atau lumbung pangan nasional dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). Lokasi yang pertama ditinjau untuk menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa tersebut terletak di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas. Program Food Estate ini kini dikritik oleh Sekjen PDIP disebut sebagai bagian dari proyek kejahatan lingkungan. 

Pada 2021, pengembangan lumbung pangan di Kalimantan Tengah diperluas menjadi 44.135 hektare.

Sementara itu, Prabowo menegaskan bahwa kementeriannya hanya menjadi pendukung dalam pengerjaan food estate.

Menurutnya, Kementerian Pertanian tetap akan menjadi leading sector-nya.

"Saya diberi tugas tanggal 9 Juli lalu, ditugaskan untuk mem-backup, mendukung menteri lain yang berkaitan dengan pertanian. Utamanya menteri pertanian. Ini tugas pokok beliau," kata Prabowo dalam keterangan pers usai rapat terbatas dengan Jokowi, Rabu (23/9/2020).

Mangkrak dan gagal panen

Kenyataannya, program lumbung pangan mengalami tantangan serius.

Hal ini yang terjadi dalam proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah.

Setelah proyek ini berjalan di Kalimantan Tengah, hasilnya terbilang gagal.

Perkebunan singkong seluas 600 hektare mangkrak dan 17.000 hektare sawah baru tak kunjung panen.

Penelusuran BBC News Indonesia bersama LSM Pantau Gambut menemukan proyek lumbung pangan di wilayah ini hanya memicu persoalan baru, bencana banjir kian meluas dan berkepanjangan, serta memaksa masyarakat Dayak mengubah kebiasaan mereka menanam.

Pejabat Kementerian Pertanian mengakui ada kekurangan dalam pelaksanaan program food estate.

Tapi dia mengatakan lumbung pangan di Kalimantan Tengah tak sepenuhnya gagal.

Pejabat Kementerian Pertahanan mengeklaim mangkraknya kebun singkong disebabkan ketiadaan anggaran dan regulasi pembentukan Badan Cadangan Logistik Strategis.

Namun, sebutnya, apabila sudah ada kepastian alokasi dana dari APBN Tahun 2023 maka pengelolaan kebun singkong akan dilanjutkan.

Sementara itu, seorang warga bernama Rangkap meluapkan kekesalannya tentang hutan di Desa Tewai Baru di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang sebagian telah gundul.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved