Pemerintah Anggarkan Rp 40 T untuk IKN Nusantara di Tahun 2024, Pengamat Singgung soal Beban

Maka pendanaannya juga sudah dirancang untuk tidak hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah.

"Dalam jangka panjang, atau menengah panjang ini, tentu peranan non-APBN akan menjadi lebih besar," kata dia.

Ia bilang, Badan Otorita IKN juga sudah diminta untuk memetakan proyek-proyek yang memungkinkan digarap bekerja sama dengan swasta atau melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Dengan meningkatkan keterlibatan swasta dalam proyek pembangunan IKN, maka penggunaan anggaran negara pun akan semakin mengecil ke depannya.

"Berbagai proyek bisa secara KPBU, sehingga dalam hal ini kepartisipasian atau penggunaan dari APBN-nya bisa lebih kecil dalam jangka pendek, dan kemudian bisa sesuai dengan kemampuan dari APBN ke depannya," papar Sri Mulyani.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah memang mengalokasikan pembangunan IKN diambil dari APBN 2023.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pernah mengungkapkan, pemerintah telah menganggarkan Rp 23,9 triliun dari APBN 2023 untuk proyek pembangunan IKN.

Sebagian besar dana itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

"Untuk belanja di dalam rangka mempersiapkan IKN itu sebesar Rp 23,9 triliun, terutama untuk infrastrukturnya sebesar Rp 21 triliun," kata Sri Mulyani pada 16 Januari 2023.

Beban Pemerintahan Selanjutnya

Penggunaan dana APBN untuk pembangunan IKN Nusantara ini berpeluang mempunyai kaitan dengan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Baca juga: Jatam Lakukan Aksi di Depan Kantor Gubernur Kaltim Kritisi Persoalan IKN Nusantara

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda membahasa pembangunan IKN Nusantara dalam Diskusi Forum Legislasi di DPR RI, Selasa (15/8/2023).

Ia memperkirakan pembangunan IKN Nusantara akan menjadi salah satu topik dalam Pidato Presiden Jokowi dalam Sidang MPR dan DPR RI hari ini, Rabu, 16 Agustus 2023.

Seperti yang diketahui, Jokowi akan membahas Nota Keuangan Pengantar Rancang Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 dalam Rapat Tahunan DPR dan MPR RI pada 16 Agustus 2023.

Nah, ini akan menjadi APBN terakhir Presiden Jokowi.