Pengamat Sebut M Nurdin dan Prof Yudian Cocok Jadi Pj Gubernur Pengganti Isran Noor

DPRD sendiri berharap, selama bisa mengusulkan, jajarannya ingin sosok dari daerah bisa menduduki posisi Pj Gubernur.

Tapi semuanya akan diserahkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden melalui Mendagri.

"Jika ada petunjuk teknis harus 3 nama kita akan setorkan 3 nama. Kita menunggu karena belum ada perintah dari Kemendagri RI. Deadline ini kita belum dapat, itu kita tunggu saja," tandasnya.

Gubernur Kaltim Isran Noor turut merespon terkait penggantinya nanti.

Ia mengungkapkan, agar tidak ada unsur politis dalam pemilihan Pj Gubernur, yang akan ditentukan Kemendagri serta diusulkan DPRD Kaltim.

"Jangan bernuansa politis, oke. Tapi kepentingan program, itu saja," tegasnya.

Lebih lanjut, Isran Noor ingin program-program yang telah dijalankannya selama masa kepemimpinan bersama Hadi Mulyadi tetap dilanjutkan.

Seperti pengentasan kemiskinan melalui Rumah Layak Huni/Rumah Tidak Layak Huni, pembangunan infrastruktur jalan, beasiswa, pengurangan emisi karbon serta mempertahankan iklim investasi adanya Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Ya kan program sudah ada. Tinggal jalan. Mau dilanjut atau tidak. Hampir semua yang diprogramkan oleh Wakil Gubernur, itu semua priority," pungkasnya.

Sementara itu, Pengamat Politik dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman (Unmul), Budiman mengungkapkan, dua figur putra daerah Kaltim juga bisa menjadi usulan.

Pertama Dr. Ir. Muhammad Nurdin, pria kelahiran Kota Samarinda, 57 tahun lalu ini juga bisa jadi opsi.

Mantan Kepala Dinas Perkebunan Kaltim (2009-2011) ini sekarang menjadi pejabat di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI hingga sekarang.

Kedua ada, Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, MA, PhD yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Pria kelahiran Balikpapan, 17 April 1960 ini juga merupakan figur tokoh daerah yang berkarir di pemerintah pusat.

Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2016-2020 dinilai pas oleh Budiman jika melihat unsur politis kedekatan pemerintah pusat.