Komisi III DPRD Kaltim Minta Pemprov Tetap Bangun Infrastruktur Wajib, Meski DBH Dipangkas

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim prioritaskan terkait program infrastruktur.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur daerah tidak boleh mandek total, meskipun ada ancaman efisiensi anggaran besar-besaran dari Pemerintah Pusat.

Politikus Golkar ini memahami bahwa kebijakan pengetatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang berpotensi memukul mundur sejumlah proyek. 

Namun, hal ini bukan alasan untuk menghentikan seluruh kegiatan yang sudah direncanakan.

Baca juga: Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Samarinda Cakup Tes Gula Darah dan Pemeriksaan Gigi untuk Pelajar

“Pembangunan harus tetap berjalan, meskipun dilakukan secara bertahap. Kita bisa menyesuaikan skala prioritas sambil menunggu keputusan final dari APBN,” tegas Abdulloh, Minggu (12/10/2025).

Abdulloh secara eksplisit menekankan bahwa proyek-proyek strategis yang berdampak langsung pada nadi perekonomian dan konektivitas masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.

"Kami memahami kondisi fiskal yang mengecil, tapi semangat kami jelas pembangunan tidak boleh berhenti total," sebutnya.

Ia memberikan pandangan strategi agar target tetap tercapai realistis di tengah keterbatasan ini, misal target semula 100 kilometer, minimal bisa dikerjakan separuhnya dulu. 

“Yang penting masyarakat melihat ada progres nyata, tetap berjalan,” tegasnya.

Komisi III sendiri telah menerima laporan dari Dinas PUPR-Pera Kaltim yang menyebutkan dua proyek jalan berpotensi besar terdampak efisiensi anggaran.

"Kami berkomitmen memastikan agar proyek-proyek tersebut tidak mangkrak," imbuhnya.

Abdulloh menilai, pendekatan pembangunan bertahap adalah solusi paling realistis untuk menjaga keberlanjutan proyek dan memastikan masyarakat tetap merasakan kehadiran pemerintah, legislatif dan eksekutif mesti saling mendukung atau bersinergi di tengah efisiensi ini.

“Fokus kami memastikan anggaran tersalurkan pada program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Efisiensi bukan alasan untuk mengorbankan kepentingan publik. Kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif adalah kunci agar kebijakan efisiensi tidak mematikan semangat pembangunan. Tujuannya tetap satu, yaitu kesejahteraan masyarakat,” pungkas Abdulloh. (*)