Berita Kukar Terkini
APBD Perubahan Rp11,8 Triliun, Fokus Mengetaskan Kemiskinan dan Stunting di Kukar
Peningkatan konektivitas antar wilayah kecamatan dan desa, pengentasan kemiskinan ekstreme, dan pengentasan stunting
Penulis: Miftah Aulia Anggraini | Editor: Samir Paturusi
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tengah fokus menjalankan sejumlah program prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023.
Di antaranya, peningkatan konektivitas antar wilayah kecamatan dan desa, pengentasan kemiskinan ekstreme, dan pengentasan stunting yang telah menjadi program nasional.
“Untuk pengentasan kemiskinan dan stunting. Anggaran stunting secara nasional jadi prioritas kita di (APBD) perubahan 2023 dan 2024,” kata Wakil Bupati Kutai Kartanegara Rendi Solihin, Kamis (24/8/2023).
Ia pun meminta, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menuntaskan realisasi belanja yang sudah ditetapkan hingga akhir tahun anggaran.
Baca juga: Gelar Bimtek, Diskominfo Samarinda Sebut Pentingnya Satu Data Kemiskinan
Baca juga: DPRD Kutai Kartanegara Marathon Tiga Rapat Paripurna, Bahas Anggaran hingga Kemiskinan
Hal ini dilakukan lantaran nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar Perubahan yang meningkat hingga Rp 11,8 triliun.
Ini sesuai proyeksi APBD Perubahan Kukar 2023, yang belum lama ini ditetapkan bersama DPRD Kukar. Meningkat dari angka Rp 7,78 triliun menjadi Rp 11,8 triliun, atau naik sekitar Rp 4 triliun lebih.
“Semua OPD wajib memaksimalkan belanjanya, agar tidak Silpa. Supaya ketika sudah dianggarkan bisa segera dibelanjakan, itu misi utama kita,” ungkap Rendi.
Kenaikan nilai APBD Perubahan Kukar 2023, ikut mengerek alokasi belanja untuk beberapa OPD.
Di antaranya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, serta belanja pegawai.
Baca juga: DPRD Balikpapan Gelar Rapat Paripurna, Bahas Kesepakatan KUA-PPAS untuk APBD 2024
Di mana ada tiga ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Kabupaten Kutai Kartanegara yang harus digaji.
Termasuk Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kukar yang memang memiliki tugas untuk menyediakan kebutuhan air bersih di beberapa kecamatan. (*)
| Bukan Tersesat, Tim Wamapala Unikarta Kukar Ubah Jalur Turun Gunung Beratus karena Medan Sulit |
|
|---|
| Kecamatan Anggana Kukar Ikut Serta Dalam Pawai Pembangunan, Bawa Replika Udang Besar |
|
|---|
| Diskominfo dan Disdik Kukar Tampilkan Inovasi Digital hingga Budaya Lokal di Pawai HUT ke-80 RI |
|
|---|
| Tempat Pembuangan Akhir Buluminung PPU Pernah Ditegur Kementerian LHK, Kini Bebas Over Dumping |
|
|---|
| Ribuan Warga Kukar Menyaksikan Pawai Pembangunan dalam Rangka HUT ke-80 RI |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.