Dampak Negatif Jika Revisi UU IKN Nusantara Tak Segera Disahkan, Bisa Lepas Tangan

TRIBUNKALTIM.CO - Revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 berdampak besar terhadap Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Ada sederet dampak negatif jika revisi UU IKN ini tak segera disahkan.

Dilansir dari Kompas.com, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa memaparkan 9 poin perubahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara saat melakukan rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (21/8/2023).

Terdapat beberapa pokok perubahan di dalam RUU IKN yang meliputi berbagai hal.

Yang pertama, kewenangan khusus, Kedua, perubahan terkait pertanahan.

Ketiga, pengelolaan keuangan.

Keempat, pengisian jabatan Otorita.

Kelima, penyelenggaraan perumahan, Keenam, batas wilayah.

Ketujuh, tata ruang.

Kedelapan, mitra di DPR RI.

"Kesembilan, jaminan keberlanjutan," lanjut Suharso.

Dia mengatakan, jika tidak dilakukan revisi RUU IKN ini maka pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara bakal tidak tepat waktu.

"Perubahan Undang-Undang IKN adalah hal yang krusial agar pemerintah khususnya Otorita bisa mewujudkan pemindahan Ibu Kota secara tepat waktu dan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan," ucap Suharso.

Selain itu, sambung Suharso, revisi RUU IKN ini memperkuat kewenangan Otorita IKN dalam menetapkan norma, standar, prosedur yang berbeda khususnya di wilayah IKN.

Tak hanya itu, revisi diperlukan menghindari adanya lepas tangan di internal pemerintahan.

"Menghindari adanya tarik-menarik atau lepas kewenangan di internal pemerintahan, baik itu sesama pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ungkapnya.

Suharso pun mengungkapkan risiko yang bakal dihadapi apabila ketentuan ini tidak diubah.

Antara lain terjadinya berbenturan dengan UU sektoral yang dapat mempengaruhi keputusan, kemungkinan adanya tarik-menarik atau lepas kewenangan di internal pemerintah yang mempersulit Otorita IKN.

Kegiatan operasional Otorita IKN menurutnya bakal tidak efisien, dan publik akan mendapat kesulitan dalam memperoleh pelayanan perizinan maupun pelayanan publik.

Sebelumnya, Suharso Monoarfa mengatakan, pihaknya mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau UU IKN.

Padahal UU IKN tersebut baru seumur jagung karena disahkan pada Januari 2022.

Adapun beberapa hal yang akan direvisi yakni terkait aturan pertanahan, pembiayaan, serta pendanaan.

Suharso mengatakan revisi UU perlu dilakukan agar memudahkan investor berinvestasi di IKN Nusantara.

"Presiden memerintahkan kami Bappenas untuk memperbaiki undang-undang (IKN)," ujarnya di Jakarta, Selasa (16/5/2023).

Salah satu masalah yang mundul di IKN Nusantara yakni terkait tanah.

Suharso mengatakan, dia sempat bertanya kepada kementerian dan lembaga lainnya mengenai pembahasan pertanahan sebelum UU IKN disahkan.

Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa penguasaan tanah IKN Nusantara tidak menjadi masalah ketika pembangunan dilakukan.

Namun kini masalah pertanahan justru muncul. (*)