Kurangi Beban APBN, Sri Mulyani Minta Otorita Kerjasama Swasta Bangun IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Otorita Ibu Kota Nusantara diminta memetakan proyek yang bisa digarap bersama swasta.

Dilansir dari Kompas.com, hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2024 dan Nota Keuangan di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Mulanya, Sri Mulyani menuturkan, pembangunan IKN sejak awal memang dirancang untuk jangka panjang yakni hingga 2045.

Maka pendanaannya juga sudah dirancang untuk tidak hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah.

"Dalam jangka panjang, atau menengah panjang ini, tentu peranan non-APBN akan menjadi lebih besar," kata dia.

Ia bilang, Badan Otorita IKN juga sudah diminta untuk memetakan proyek-proyek yang memungkinkan digarap bekerja sama dengan swasta atau melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Dengan meningkatkan keterlibatan swasta dalam proyek pembangunan IKN, maka penggunaan anggaran negara pun akan semakin mengecil ke depannya.

"Berbagai proyek bisa secara KPBU, sehingga dalam hal ini kepartisipasian atau penggunaan dari APBN-nya bisa lebih kecil dalam jangka pendek, dan kemudian bisa sesuai dengan kemampuan dari APBN ke depannya," papar Sri Mulyani.

Diketahui, pemerintah telah menganggarkan Rp 40,6 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara di 2024.

Anggaran tersebut tersebar di beberapa kementerian, terbesar pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Total keseluruhan IKN tahun depan kita anggarkan Rp 40,6 triliun.

Itu termasuk untuk pembangunan bandara VVIP yang kemarin sudah diputuskan oleh Bapak Presiden," ujarnya

Secara khusus pada Kementerian PUPR, anggaran pembangunan IKN untuk 2024 dialokasikan sebesar Rp 35,37 triliun.

Kementerian ini menerima anggaran yang besar karena mengerjakan pembangunan infrastruktur dasar, komplek pemerintahan, hingga perumahan ASN.

Sri Mulyani pun meyakini pembangunan IKN akan berkelanjutan dari sisi pendanaan, bahkan ketika masa pemerintahan Presiden Jokowi berakhir pada tahun depan.

Diketahui, Pemerintah terus mengebut pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Hingga 10 Agustus 2023, pembangunan fisik proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara Batch 1 telah tembus 40,01 persen.

Dilansir dari Kompas.com, Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan IKN Danis H Sumadilaga mengungkapkan, rata-rata progres fisik proyek infrastruktur setiap minggunya naik 2 persen.

Danis mengungkapkan, terdapat 39 total paket proyek infrastruktur pada batch 1 dengan nilai Rp 24 triliun.

"Batch 1 39 paket dengan nilai Rp 24 triliun sudah 40,0131 persen status 10 Agustus (2023), 3 Agustus (2023) baru 38 (persen).

Jadi, ini rata-rata progres kalau diperhatikan setiap minggu dua persen," terang Danis dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Oleh karenanya, dia optimistis pada akhir tahun mendatang, progres pembangunan proyek infrastruktur di IKN batch 1 akan tembus 70 persen.

Optimisme ini muncul lantaran pembangunan gedung-gedung akan terlihat hingga ke bagian atas bangunan.

Contoh pembangunan proyek infrastruktur di IKN pada batch 1 bidang sumber daya air (SDA) yakni Bendungan Sepaku Semoi.

"Sudah selesai sekarang pekerjaan finishing (penyelesaian) seperti pemasangan batu dan sebagainya," tambah Danis.

Sehingga, pembangunannya diharapkan selesai pada Agustus ini.

Sehingga, September akan diisi air (impounding) dan diresmikan sekitar Oktober atau November.  (*)