DPD RI Usul Anggaran untuk Daerah Penyangga IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja (kunker), dengan menggelar rapat di Kantor Balai Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (29/8/2023).

Hal ini dalam rangka Inventarisasi Materi Penyusunan Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024.

Baca juga: 4 Kecamatan di Samarinda Bersinggungan dengan IKN Nusantara, Pemkot Buka Akses

Turut hadir, yakni:

- Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi;

- Wakil Ketua DPD RI dan Senator Kaltim, Mahyudin;

- Kanwil DJPb Kaltim, M. Syaibani;

- Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Balikpapan, Muhaimin;

- Asisten III Kabupaten Penajam Paser Utara, Ahmas Usman.

- Kepala BPKAD Kaltim, Fahmi Prima Laksana;

- Ketua Komite IV DPD RI dan Anggota DPD RI dari Jawa Barat, Amang Syafrudin;

- Senator Kalimantan Utara dan Wakil Ketua Komite IV DPD RI
Fernando Sinaga.

- Wakil Ketua MPR RI dan Senator Provinsi Gorontalo, Fadel Muhammad;

- Anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Tengah, Ahmad Syaifullah Malonda;

- dan Anggota Komite IV dari Bali, I Made Mangku Pastika.

Dalam hal ini, Wagub Hadi Mulyadi mengatakan pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara ke Kalimantan Timur dapat mengangkat perekonomian Kalimantan Timur.

"Dan mampu membuat pemerataan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa," ujarnya.

Belum Semangat Otonomi Daerah

Sementara Wakil Ketua DPD RI dan Senator Kalimantan Timur, Mahyudin menjelaskan berdasarkan RUU dan Nota Keuangan yang disampaikan presiden, belanja untuk pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp2.446,5 triliun dan belanja daerah direncanakan sebesar Rp857,5 triliun.

Baca juga: IKN Nusantara Bakal Punya Mal Lebih dari Satu

Sehingga, porsi Belanja Pemerintah Pusat dengan persentase sebesar 74,04 persen masih lebih besar, dibandingkan dengan transfer ke daerah dengan persentase 25,96 persen.

"Hal ini mengesankan kebijakan anggaran cenderung sentralistik dan belum sejalan dengan semangat otonomi daerah," ulasnya.

Satu hal yang menarik dari perekonomian Kalimantan Timur, menurut M. Syaibani,

Kanwil DJPb Kaltim, M. Syaibani menyebut perputaran ekonomi dibesarkan dari aktivitas ekspor-impor dan industri pengolahan.

Baca juga: Bangun Infrastruktur IKN Nusantara, Pemerintah Kucurkan Rp 723 M untuk Beli Tanah

"Tahun 2023 ini, hampir 70 triliun alokasi APBN di Provinsi Kalimantan Timur,” tutur Syaibani.

Namun, lanjutnya, ada dua isu penyaluran TKD, yakni belum adanya penyaluran DAU untuk penggajian P3K dan dana transfer hibah.

"Dua desa gagal salur dana desa tahap 1 di Kabupaten Mahakam Ulu," bebernya.

Pada kesempatan yang sama, Sekdakot Muhaimin menyampaikan bahwa perekrutan ASN tahun ini hanya ada di Kementerian atau Lembaga, sementara itu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota hanya mendapatkan P3K.

"Padahal, kami juga butuh perekrutan ASN. Harusnya formulasi DAU untuk P3K itu terpisah dan ada penganggaran sendiri, atau setidaknya gaji pokok dari APBD dan tunjangan dari APBN," jelasnya.

Baca juga: Skor ESG di IKN Nusantara Bakal Jadi Pertimbangan Investor dan Pendanaan Dunia

"Apabila tidak, itu semua akan menjadi permasalahan dan kami tidak mampu melaksanakan belanja modal," tambahnya.

Asisten III Kabupaten Penajam Paser Utara, Ahmad Usman menyampaikan hanya 200 juta dana per kelurahan yang per tahun sangat timpang dengan Dana Desa yang mendapatkan dana 6,5 miliar.

Serambi IKN Nusantara

Isu lainnya, adalah sejumlah aset senilai 630 miliar milik Pemkab Penajam Paser Utara akan diambil alih oleh otorita IKN Nusantara.

"Harus ada kompensasi kepada Penajam Paser Utara dari pemerintah pusat," ucapnya.

Ketua Komite IV DPD RI dan Anggota DPD RI dari Jawa Barat, Amang Syafrudin menuturkan bahwa daerah penyangga IKN harus menjadi serambi Ibu Kota Nusantara.

"Agar tujuan pemerataan pembangunan dapat tercapai," tuturnya.

Baca juga: Bos Partai Pendukung Prabowo Sepakat IKN Nusantara di Kaltim, Singgung Udara Jakarta yang Memburuk

Wakil Ketua MPR RI dan Senator Provinsi Gorontalo, Fadel Muhammad menyatakan bahwa belum ada anggaran belanja daerah atau pusat untuk penyangga IKN Nusantara.

"Perlu ada anggaran untuk daerah penyangga IKN," tandasnya.

Demikian, rapat kunker ini ditutup oleh Mahyudin selaku DPD RI yang mengapresiasi seluruh masukan dan saran mengenai RUU APBN 2024.

Tentu yang akan dirumuskan oleh Komite IV untuk menjadi Rekomendasi DPD RI atas RUU APBN 2024, serta akan menjadi pembahasan dalam rapat kerja dengan mitra kerja Komite IV DPD RI. (*)