Mengenal Mal Pelayanan Publik Kukar Hasil Terobosan Bupati Edi dan Wakil Bupati Rendi

TRIBUNKALTIM.CO,TENGGARONG - Kutai Kartanegara (Kukar), merupakan kabupaten pertama yang memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kalimantan Timur dan salah satu inovasi yang lahir di era kepemimpinan Edi Damansyah-Rendi Solihin.

MPP menjadi salah satu inovasi yang diperuntukan untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat secara prima.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin berkesempatan melakukan tinjauan langsung.

Kedatangan Rendi Solihin untuk memastikan seluruh pelayanan dilakukan secara maksimal sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Baca juga: Menpan RB Azwar Anas Kunjungi PPU, Dorong Pemkab Segera Dirikan Mal Pelayanan Publik

Baca juga: Mal Pelayanan Publik Kutim Beroperasi Tahun Depan

Tak hanya itu, kedatangannya ke MPP sekaligus untuk mengurus paspor.

"Kebetulan sekalian mengurus paspor," ucap Rendi Solihin ke awak media, Kamis (7/9/2023).

"Kita akan lihat apa-apa saja yang masih kurang, kita upayakan dapat terpenuhi tahun ini. Sehingga tahun depan semua layanan di MPP bisa berjalan maksimal. Untuk saat ini pelayanan yang ada sudah sangat baik," sambungnya.

Terkait tenaga kerja yang dipekerjakan di MPP, Rendi menilai harus ada tambahan pegawai guna memaksimalkan seluruh pelayanan.

Rendi menyarankan kepada Kepala DPMPTSP Kukar agar merekrut anak-anak muda sesuai dengan kebutuhan.

"Saya minta ditambah tahun depan, silahkan Pak Kadis persiapkan anggarannya. Karena kita perlu banyak orang agar pelayanan ini lebih maksimal, baik itu satpam, juru parkir dan lainnya," jelas Rendi.

Dikesempatan tersebut, Rendi juga sempat berdialog dengan dengan masyarakat, dan respon positif ditunjukkan terkait jasa layanan di MPP.

"Saya sudah bertanya, mereka semuanya bilang di sini nyaman. Ini memang hal yang diperlukan, pelayanan yang baik. Ketika pelayanan kita optimal dan maksimal, kita bisa sejajar dengan kota-kota besar lain, ini menjadi keberhasilan kita dalam pelayanan publik," ucap Rendi.

Untuk semakin memaksimalkan pelayanan, selain menambah pegawai, nantinya juga akan ditambah dengan kelengkapan lain, baik booth hingga kantin.

"Kantin juga perlu ya, ini untuk alternatif menunggu. Untuk booth sesuai kebutuhan saja. Yang lainnya akan disesuaikan, sambil berjalan saja," terang Rendi.

Untuk diketahui, peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP), yang berlokasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kukar.

Diresmikan langusng oleh Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar Sunggono pada akhir tahun 2022 lalu.

430 Layanan Publik Ada di MPP

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kini sudah menyajikan wadah berlangsungnya kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi secara terpusat di Mal Pelayanan Publik (MPP).

MPP yang ada di Kabupaten Kukar sudah mulai dioperasikan bagi masyarakat umum sejak awal tahun 2023.

Melalui MPP, masyarakat bisa mengakses dan mengurus semua keperluan pelayanan publik atau pelayanan administrasi di satu tempat.

Lokasi gedung MPP Kabupaten Kukar terletak di komplek Kantor Bupati Kukar, di Jalan Robert Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong.

Baca juga: Imigrasi Samarinda Kembali Akan Buka Layanan Paspor di Mal Pelayanan Publik Kutai Timur

Gedung tingkat dua seluas 2.200 m⊃2; ini bisa memberikan banyak pelayanan yang bisa diakses masyarakat. MPP bahkan sudah menyediakan 430 layanan publik dari 28 entitas pelayanan publik.

Seperti layanan pajak, imigrasi, pembuatan paspor, notaris, kesehatan, kantor pos, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, perbankan, layanan usaha, pembuatan KTP, pendaftaran nikah, hingga penyediaan wadah melangsungkan akad nikah.

Sejak dibuka secara resmi pada bulan Februari lalu, jumlah pengunjung di MPP Kukar terus meningkat. Awalnya hanya puluhan orang, lalu bertambah hingga 400an orang per hari.

“Pengunjung MPP semakin meningkat, ratusan per hari untuk semua layanan. Layanan paling banyak diakses adalah pajak, imigrasi, samsat, dan dukcapil,” kata Kepala DPMPTSP, Alfian Noor.

Ia menambahkan, indeks kepuasan publik MPP sudah mencapai 93,11 persen dengan delapan variabel yang bisa dipenuhi dengan baik, kategori A+.

Pengunjung yang datang mendapatkan layanan publik biasanya akan diberikan kuisioner sebagai umpan balik layanan yang diberikan.

Selanjutnya, pelayanan di MPP akan diubah menjadi digital secara keseluruhan, utamanya layanan kesehatan. Ia mengatakan, akan mencoba dengan teknologi metaverse. (*)