Kolaborasi Mafindo Memerangi Hoaks Jelang Pemilu 2024 di Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO - Program Cek Fakta dan Mafindo Kota Samarinda melaksanakan diskusi terfokus yang bertujuan membangun dan memperkuat gerakan kolaborasi di berbagai wilayah sebagai langkah strategis dalam memerangi hoaks menjelang Pemilu 2024.

Salah satu harapan dilaksanakannya kegiatan ini adalah dengan menyediakan kanal Cek Fakta lokal untuk memerangi hoaks dengan tema lokal.

Dengan dukungan dari Google News Initiative dan Cekfakta.com, telah berhasil memeriksa ribuan informasi palsu yang meresahkan masyarakat.

Sejak diluncurkan pada Mei 2018, Cekfakta.com, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), serta telah bekerja sama dengan 25 perusahaan media terkemuka.

Baca juga: Mafindo Hadir di Balikpapan, Edukasi Lansia Agar Terhindar dari Kejahatan di Dunia Maya

Baca juga: KPU Kaltim Usul Asuransi Bagi Penyelenggara Pemilu 2024 dan Respon Gubernur Isran Noor

Kolaborasi ini telah berjalan selama lima tahun, namun tantangan dalam penyebaran dan penggunaan konten Cek Fakta masih cukup besar, terutama menjelang Pemilu 2024 yang rentan terhadap gangguan informasi, ujaran kebencian, polarisasi, kampanye hitam, dan ancaman manipulasi kecerdasan buatan.

Adapun FGD (Focus Group Discussion) bertemakan “Menepis Hoaks Menjemput Pemilu 2024 Menuju Nusantara Beradab” dilaksanakan di Room Mandapa III Hotel Fugo Kota Samarinda, Jumat (8/9/2023).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim), Rudiansyah mengungkapkan, informasi hoaks banyak beredar di WhatsApp (WA), karena WA lebih familiar, intensitas interkasi cukup tinggi, dan mudah.

"Intensitas semakin tinggi menjelang tahun politik. Hoaks yang paling bahaya adalah hoaks keagamaan karena dapat menyentuh aspek politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya," ucap Rudiansyah, melalui siaran pers yang diterima Tribun Kaltim dari Mafindo.

Baca juga: KPU Kaltim Minta Masyarakat Aktif Beri Tanggapan Pasca Penetapan DCS

"Perlu pemahaman yang baik dan benar terkait pengetahuan agama dan toleransi. Dulu ada isu tentang pencurian kotak suara di Balikpapan, ternyata hoaks itu mengakibatkan kekacauan. Sangat sulit bagi KPU sendiri untuk mengklarifikasi semua hoaks Pemilu," sambungnya.

Sementara itu, Dekan Fisipol Universitas Mulawarman (Unmul), Finnah Fourqoniah mengatakan, dampak hoaks bisa merusak hubungan, dan memecah belah.

Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi menghadapi hoaks terkait isu pemilu dan sebagainya sangat penting dilakukan.

"Masyarakat harus disadarkan dan dibiasakan mengambil informasi dari sumber-sumber paling valid," ucapnya.

Baca juga: KPU PPU Tunggu SK Pemberhentian Dari Kepala Desa Peserta Pileg 2024

Komisioner Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung menambahkan, ada evolusi penggunaan media dalam menyebarkan hoaks, dari media cetak ke media online.

Menurutnya, di media online setiap orang bisa menyebarkan informasi, dan informasi ini seringkali tidak akurat, bahkan media mainstream sendiri pun bisa saja salah dalam menyampaikan informasi.

"Oleh karena itu perlu kolaborasi untuk cek fakta dengan melibatkan KPU dan Bawaslu sebagai sumber informasi untuk memverifikasi hoaks pemilu," tegas Galeh.