Pileg 2024
KPU Kaltim Usul Asuransi Bagi Penyelenggara Pemilu 2024 dan Respon Gubernur Isran Noor
Dia menegaskan bahwa usulan terkait asuransi ketenagakerjaan sudah disampaikan ke Pemprov Kaltim
Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Budi Susilo
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur atau KPU Kaltim telah sodorkan usulan asuransi bagi penyenggelara Pemilu 2024 seperti dari tingkat PPK hingga PPS.
Demikian disampaikan oleh Ketua KPU Kaltim, Rudiansyah kepada TribunKaltim.co, Selasa (5/9/2023).
Dia menegaskan bahwa usulan terkait asuransi ketenagakerjaan sudah disampaikan ke Pemprov Kaltim.
"Kita memiliki beberapa hal yang telah kita sampaikan ke pemerintah provinsi dan itu telah diterima aspirasi kami," sebutnya.
Baca juga: Hanya 304 Pekerja di IKN Nusantara yang Masuk DPT Pemilu 2024, KPU Kaltim Ungkap Kendalanya
KPU Kaltim sebagai penyelenggara Pemilu, beserta KPU Kabupaten/Kota dan PPK serta PPS mengucapkan mengapresiasi sikap Gubernur telah diakomodir di dalam usulan.
"Kami berterima kasih, untuk asuransi Ketenagakerjaan khususnya bagi PPK dan PPS telah diterima usulannya," kata Rudi.
Wacana ini juga akan terealisasi dan tinggal menunggu Pemprov dan Pemkab/Pemkot untuk menganggarkan.
Sebagaimana Gubernur menyampaikan untuk komisioner sebetulnya tidak perlu mendapat asuransi.
Baca juga: KPU Kaltim Minta Warga tak Perlu Khawatir Saat Berikan Tanggapan soal Bacaleg
Penyampaian KPU masuk include komisioner hanya untuk memenuhi instruksi dari ketua KPU RI.
"Yang penting bagi kami adalah PPK dan PPS kami bisa terasuransikan dimulai dari Pemilu sekarang dan untuk komisioner Provinsi Kaltim sebetulnya tidak juga wajib (diberikan)," pungkas Rudi.
Respon Isran Noor
Di tempat terpisah. Gubernur Kaltim Isran Noor menanggapi wacana para petugas penyelenggara dan pengawas Pemilu 2024 mendapatkan asuransi ketenagakerjaan.
Diketahui KPU Kaltim mengusulkan hal tersebut ke Provinsi Kaltim agar para petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di lapangan mendapat perhatian.
Pemilu serentak 2024, pemilihan presiden dan wakil presiden, calon legislatif DPD DPR RI, DPRD memberi beban ekstra untuk petugas penyelenggara.
Baca juga: BREAKING NEWS - Menuju Pemilu 2024 KPU Kaltim Tandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Polda Kaltim
Untuk itu, Isran Noor ingin ada anggaran di tubuh APBD disisihkan dalam memberikan rasa nyaman dalam bekerja pada seluruh petugas pemilu.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.