Penajam Paser Utara Serambi IKN Nusantara, Hamdam: Kami Modernisasi Pertanian untuk Suplai Pangan

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Penajam Paser Utara (PPU) merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki berbagai keunggulan.

Terkini, dengan ditetapkannya sebagian wilayah PPU menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN), pasti memberikan daya dorong yang kuat untuk mempercepat progres pembangunan dan kemajuan daerah.

Pembangunan kawasan IKN Nusantara sangat masif. Pergeseran orang atau penduduk pun mengikutinya.

Pertambahan dan pertumbuhan penduduk dipastikan menonjak tajam. Kondisi ini berdampak terhadap banyak aspek.

Baca juga: Ide Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Persiapan Warga Kaltim Sambut IKN Nusantara

Lahan di Penajam Paser Utara sebagai Serambi IKN Nusantara menjadi rebutan. Bukan hanya untuk pengembangan bisnis, namun juga pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.

Hal tersebut dibeberkan Bupati Hamdam saat diwawancarai oleh Pemimpin Redaksi Ibnu Taufik Juwariyanto, Rabu (6/9/2023) lalu, di VIP Room Studio Tribun Kaltim di Kota Balikpapan.

Berikut petikan wawancaranya:

Orang-orang dari Jakarta, orang dari seluruh Indonesia pasti akan tinggal di Penajam Paser Utara nantinya, belanja di situ, berinteraksi di situ, menjadi masyarakat di situ. Ini mengancam sektor pertanian tidak pak?

Saya pikir tidak. Karena untuk mengantisipasi ini kita menyiapkan perencanaan tata ruang yang memang harus betul fix.

Salah satu peluang besar yang harus kami ambil peran dalam pemindahan IKN ini adalah
bagaimana kami mempersiapkan untuk menjadi penyuplai pangan ke IKN Nusantara.

Kita punya potensi karena wilayah Penajam Paser Utara ini cukup luas.

Setelah diambil wilayah kita sebagian menjadi IKN kan masih luas yang tersisa masih ada 2000 km
persegi yang tersisa.

Baca juga: Bupati Hamdam Bicara Penajam Paser Utara Serambi IKN Nusantara dan Rencana Langkah Politik

Salah satu kecamatan yang memang kita persiapkan untuk jadi pusat-pusat pengembangan pertumbuhan pangan di Penajam Paser Utara itu tidak akan kita ganggu.

Bahkan mungkin ke depan program kita itu akan lebih kepada bagaimana peningkatan skill petani didukung dengan peralatan mekanis, modernisasi pertanianlah biar produktivitas menjadi meningkat dan biaya produksi menjadi kecil itu target kita ke depan.

Dengan adanya IKN Nusantara, para pemilik lahan mungkin tergoda.

Dulu sawahnya ratusan ribu kini harganya barangkali naik berlipat-lipat dan akan dijual, akhirnya itu yang akan mengancam sektor pertanian kita.

Apa antisipasi yang kita siapkan?

Sudah ada Perda yang kita siapkan, intinya tidak boleh dialihfungsikan, dijual boleh tapi alih fungsi tidak boleh, tetap menjadi lahan pangan.

Beralih kepemilikan boleh, tidak boleh kita larang-larang itu, tapi nanti tetap bertani.

Soal pajak yang akhirnya nambah, NJOP nambah, ada perlindungan gak Pak?

Memang terkait dengan rencana peningkatan NJOP ini juga cukup dilematis karena kalau NJOP terlalu
tinggi itu juga bisa membuat investor jadi tidak berminat.

Sehingga memang harus kita formulasikan dengan sangat bijaksana. NJOP kita sudah lama sekali dan sangat ketinggalan. Harus kita naikkan secara bijaksana.

Sehingga itu tidak mempengaruhi minat investor untuk investasi di kita.

Ada beberapa part yang belum tuntas, biar lahan pertanian tetap menjadi salah satu diantara lahan pertanian, maka membutuhkan regulasi agar para petani tidak berat dalam membayar pajak, memungkinkan gak pak itu?

Saya pikir tidak ada masalah, bisa.

Saya pikir tidak perlu diskeresi karena sebenarnya kemampuan masyarakat kita untuk membayar pajak itu tidak terlalu berat.

Makanya kita harus formulasi NJOP ini tidak membebani masyarakat kemudian tidak mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi.

Baca juga: Pemkab PPU Ingin Semua ASN di Sepaku Jadi Pegawai Otorita IKN Nusantara

Walaupun sisi lain kita butuh sebenarnya PAD dari sektor pajak itu. Itu sisi dilematisnya. Pada posisi itu kita betul-betul harus bijaksana merumuskan itu dengan baik.

PPU akan mengalami pertumbuhan bisnis yang luar biasa. Akan ada banyak interaksi juga nantinya, itu butuh kesiapan infrastruktur, mental, dan SDM.

Apa yang sudah dilakukan?

Bahwa sudah menjadi kewajiban untuk menyongsong IKN. Mau tidak mau SDM harus menjadi prioritas.

Langkah yang kita ambil diawali dengan membangun MoU dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia baik negeri maupun swasta.

Alhamdulillah itu membuahkan hasil.

Salah satu perguruan tinggi yang cukup ternama di Indonesia walaupun swasta bahkan sudah membuka PSDKU, sudah punya mahasiswa sampai 300.

Sudah bangun kampus yang menurut saya cukup megah serasa hotel.

Luar biasa. Itu tak lain adalah bagian dari kewajiban pemerintah bagaimana menyiapkan putra-putri PPU, agar mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau tidak perlu terlalu jauh.

Sehingga bisa mempercepat atau untuk jangka panjang bisa menghasilkan SDM sesuai kebutuhan pasar ke depannya.

Baca juga: Jokowi Ajak Italia Investasi di IKN Nusantara, Buat Ekosistem Kendaraan Listrik

Harapannya masyarakat kita nantinya tidak jadi penonton, tapi itu tentu bukan sekadar slogan. Harus ada langkah-langkah yang masif dan praktis yang bisa kita lakukan.

Salah satu dari itu adalah bagaimana kita berupaya mendatangkan, mengajak perguruan tinggi di Indonesia untuk bisa mendirikan kampus di PPU.

Walaupun itu agak sulit kami juga membangun kerja sama lain misalnya mengirim anak-anak kita kuliah di UGM kuliah dimana-mana.

Dan alhamdulillah sudah ada satu dua perguruan tinggi yang sedang berjalan.

Termasuk seperti UGM kemarin, ada salah satu putra putri kita yang diterima melalui jalur itu.

(*)