DPRD dan Pemprov Kaltim Sepakati APBD Perubahan 2023

Ditegaskan Hasanuddin Masud dari peningkatan itu terdapat tanggung jawab besar Pemprov Kaltim guna melakukan daya serap anggaran.

Berbagai upaya tentang pembangunan daerah yang telah sesuai dalam rumusan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2023 dapat menjadi acuan untuk memaksimalkan fungsi anggaran tersebut.

Baca juga: Fraksi PPP DPRD Kutim Apresiasi APBD Perubahan 2023 Naik 39 Persen

"Pengesahan ini merupakan kabar gembira, karena APBD Perubahan 2023 ada peningkatan, dari peningkatan tentu ada juga tantangannya," tegasnya Selasa (19/9/2023) malam.

Legislatif juga berkomitmen terus mengawal terhadap nilai APBD yang telah disahkan.

Tentunya ia berupaya supaya Pemprov Kaltim dapat menggunakan anggaran tersebut yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat pada beberapa sektor.

"Ini akan kita kawal bagaimana supaya adanya penambahan anggaran juga bisa berdampak terhadap masyarakat kita, terlebih mengenai pembangunan," tegasnya.

Peningkatan salah satunya hasil dari penerimaan dana hibah dari kompensasi World Bank atau Bank Dunia terhadap pengurangan gas emisi karbon yang pendapatannya sebesar Rp69,15 miliar.

Dari dana ini juga, memiliki konsekuensi untuk pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan.

"Sehingga dana yang didapat agar dimanfaatkan secara baik meningkatkan pengurangan emisi karbon," pumgkas Hasanuddin Masud.

(*)