Breaking News

Berita DPRD Kutim

Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar DPRD Kutim pada Rancangan APBD Perubahan 2023

DPRD Kutim menyampaikan pemandangan umum atas nota kejelasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penulis: Nurila Firdaus | Editor: Budi Susilo
HO/DPRD Kutim
Rapat paripurna DPRD Kutim, pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan APBD Perubahan 2023. Fraksi Golkar berpendapat bahwa OPD terkait yang lebih fokus dan cepat dalam melaksanakan prosedur pelaksanaan. 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur atau DPRD Kutim menyampaikan pemandangan umum atas nota kejelasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2023.

Pemandangan umum yang dibacakan oleh Anggota DPRD Kutim, Hasna yang juga berada di Komisi D menyampaikan.

Bahwa nota penjelasan rancangan perubahan APBD Kutim tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 9.788.710.143.665 triliun alias Rp 9,788 triliun.

Dimana, rincian dari APBD tersebut diantaranya pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp 2,379 miliar berubah menjadi Rp 272,536 miliar dan pendapatan transfer meningkat dari Rp 5,689 triliun menjadi Rp 7,444 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 31 persen.

Baca juga: Gelar Rapat Paripurna Ke-16, Ketua DPRD Kutim Imbau Fraksi-Fraksi Sampaikan PU

"Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 532,737 miliar," ungkapnya, Rabu (6/9/2023).

Lanjutnya, dapat disimpulkaan APBD perubahan 2023 diproyeksikan meningkat sebesar 66 persen dari penetapan awal.

Berdasarkan peningkatan APBD 2023 tersebut, maka Fraksi Partai Golkar meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar segera merealisasikan program kegiatan dari APBD murni 2023.

Selain itu, Fraksi Partai Golkar DPRD Kutim juga meminta Bupati Kutim agar menginstruksikan kepada OPD terkait yang mengerjakan program-program fisik agar segera merealisasikan kegiatannya.

Baca juga: DPRD Kutim Terima Aspirasi Warga Marga Mulia Soal Pengadaan Sumur Bor

Sehingga, penyerapan anggaran pada APBD 2023 dapat dilakukan secara maksimal dan dapat menggerakkan perekonomian rakyat Kutim.

Dalam RKPD salah satunya multi years seperti Pelabuhan Kenyamukan dan jaringan air bersih.

Fraksi Golkar berpendapat bahwa OPD terkait yang lebih fokus dan cepat dalam melaksanakan prosedur pelaksanaan.

"Baik proses lelang maupun hal teknis lapangan sehingga program kegiatan terealisasi," terangnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved