Janji Makmur Marbun Usai Dilantik jadi Pj Bupati Penajam Paser Utara

Ditegaskannya, Permendagri Nomor 4/2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota sudah jelas.

Regulasi ini menyatakan, Pj Bupati dapat diusulkan oleh DPRD, Gubernur, dan pemerintah pusat.

Baca juga: Makmur Marbun Bakal Jabat Pj Bupati PPU, Pemkab dan Pemprov Kaltim Berikan Pendapatnya

"Nama-nama calon Pj disampaikan ke Presiden dan akan diputuskan berdasarkan rekam jejak dan pengalaman. Penunjukan mengacu pada Permendagri," terangnya.

Pj Bupati Makmur Marbun sendiri tidak mengetahui bahwa dia yang akan ditunjuk untuk mengampu tugas sebagai Pj Bupati Penajam Paser Utara.

Tetapi yang jelas, Presiden RI Joko Widodo dan Mendagri Tito Karnavian sudah memberinya amanah.

"Tentunya amanah harus saya laksanakan karena saya ASN dan saya bertanggung jawab serta bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia," ujarnya.

Baca juga: Berikut Sejumlah Program Belum bisa Diselesaikan Bupati PPU Hamdam Hingga Akhir Masa Jabatan

"Itu janji kami sebagai pejabat publik dan ASN. Saya di Kemendagri sudah 30 tahun lebih," imbuhnya.

Demonstrasi yang sempat muncul, dan penolakan Pj Bupati PPU dari luar daerah dianggapnya sebagai bentuk demokrasi, dan sah saja dilakukan.

Ia mengungkapkan secara pribadi terbuka, mempersilahkan siapapun untuk berdiskusi.

"Itu bentuk demokrasi, silakan saja. Kalau demo, tapi bertanggung jawab, tidak merusak, tidak mengganggu orang lain ya silahkan saja. Tidak ada masalah," ujarnya lagi.

Sebagai informasi, masa jabatan Makmur Marbun sebagai Pj Bupati Penajam Paser Utara akan berlangsung paling lama 1 tahun ke depan.

Sesuai ketentuan yang berlaku, masa jabatan juga dapat diperpanjang.

Sebelumnya ada 3 nama calon Pj Bupati Penajam Paser Utara yang diusulkan Pemprov Kaltim dan DPRD Penajam Paser Utara ke Kemendagri.

Tetapi, pemerintah pusat akhirnya memutuskan memilih Makmur Marbun sebagai Pj Bupati Penajam Paser Utara.

(*)