Berita Viral
Sekda Sukabumi Pertanyakan Standar Pandawara Group, Imbas Menyebut Pantai Loji Terkotor Nomor 4
Sekda Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, mempertanyakan standar yang digunakan Pandawara Group, yang menyebut Pantai Loji, terkotor nomor 4.
Mereka tidak ingin membuat sistem pendaftaran bagi siapapun yang akan ikut terjun langsung.
"Jujur ini enggak terlalu banyak, karena bikinnya weekday, beberapa volunteer kita itu mengeluhkan kenapa dibuatnya weekday. Kita pernah buka google form ternyata jumlahnya luar biasa, sampai 1.600 lebih itu orang Bandung semua," terang dia.
Selain itu, selama ini Pandawara Group tidak pernah mengajak pihak-pihak terkait untuk terlibat dalam gerakannya, termasuk mendatang ratusan bahkan ribuan orang untuk upaya pembersihan.
Baca juga: Bantu Wujudkan Kota Peradaban, Camat Sungai Pinang Samarinda Inisiasi Beri Surat Edaran Kebersihan
Ia mencontohkan, saat upaya pembersihan Pantai di Labuan Banten dan di Lampung, bisa mendatangkan ribuan orang.
"Pantai pertama di Labuan Banten terkotor pertama, yang kedua di Bandar Lampung. Di Labuan kita dapat 1.800 orang di lokasi, kalau di Lampung 3.700 orang," ungkap dia.
Meski saat ini tergolong menjadi komunitas yang menarik perhatian publik.
Gilang tak mempermasalahkan sebutan atau panggilan kepada Pandawara Group.
"Tergantung, sering juga yang bilang konten kreator banyak juga bilang gitu. Sekarang kita banyak bikin program," jelas dia.
Kritik untuk pemerintah Gilang membenarkan, saat ini yang menjadi target oleh Pandawara Group adalah pantai dan sungai yang kondisinya kotor.
"Enggak itu atas inisiasi kita sendiri karena sampai sekarang kita selalu mencari titik-titik terutama pantai, pantai mana aja yang kotor dan bermasalah dan kondisinya parah," tuturnya.
Meski begitu, Pandawara Group tetap berupaya memberikan masukan kepada pemerintah terutama soal upaya pelestarian lingkungan.
Gilang mengungkapkan, baiknya pemerintah memperketat dan mempertegas mekanisme serta regulasi terkait lingkungan.
"Lebih, diperketat dan diperkuat lagi untuk sanksinya seperti itu, mungkin bisa dibuatkan regulasi untuk seluruh masyarakat Indonesia yang kuat dan tegas, jadi lebih takut lah. Kita sering bilang ko ke pemerintah, kaya ada di salah satu Kecamatan di Kabupaten Bandung yang enggak punya TPS dan masyarakatnya buang sampah ke sungai dan mereka terus terang, aku sudah konsultasikan itu ke pihak terkait yang punya kapasitas," ujarnya.
Ditanya terkait pembiayaan selama menjalankan kegiatan, Gilang mengatakan Pandawara Group memiliki dua cara, menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau tanpa sponsor sama sekali.
"Oh kita enggak pakai sponsor kaya kemarin di Lampung tanpa sponsor tapi nanti kita pegang beberapa CSR (corporate social responsibility) perusahaan untuk melakukan kegiatan yang sama, jadi ada yang dengan sponsor dan tidak dan itu terlihat kok di Instagram," pungkasnya. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.