Komisi V DPR RI dan BWS Kalimantan Tinjau Pengerjaan Turap Sungai Karang Mumus Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pengerjaan turap di tiga segmen aliran Sungai Karang Mumus (SKM) Kota Samarinda dilakukan peninjauan, Jumat (13/10/2023) sore hingga petang tadi.

Proyek yang menggunakan dana APBN tersebut ditinjau oleh Anggota Komisi V 

DPR RI, Irwan Fecho bersama jajaran Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda.

Perkuatan tebing di sisi Daerah Aliran Sungai (DAS) ini berada di tiga titik pengerjaan, dua titik diantaranya segmen Kelurahan Sidodadi Jalan dan satu lagi di segmen Griya Mukti, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang.

Penanganan banjir dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah ini juga terus akan dilakukan.

"Tahun 2020 kita bantu Pemkot Samarinda, 2021 juga ada di Pasar Segeri sampai Ruhui Rahayu sampai 2023 di Segmen Griya Mukti. Ini bentuk kontribusi APBN terhadap penanganan banjir di Kota Samarinda," tegas Irwan, saat meninjau penurapan di segmen kelurahan Sidodadi, tepatnya di Pasar Segiri hingga Jembatan Ruhui Rahayu Kota Samarinda.

Baca juga: Tempat Liburan Terbaik di Balikpapan Paling Asyik, Bisa Lihat Sunset dan Nongkrong

Di dua titik Kelurahan Sidodadi Gang 8 Jalan Dr. Soetomo dan Jalan S. Parman SKM telah dilengkapi sistem pintu air, satu diantaranya pompa di hilir saluran berfungsi mengendalikan aliran air dari Simpang Lembuswana yang kerap kali terjadi banjir, sehingga air terdorong langsung ke SKM. 

Gambarannya, ketika nanti terjadi hujan dari aliran air Gang 8 Jalan Ruhui Rahayu akan dipompa keluar ke sungai, dengan dukungan pompa 2x50 liter per detik yang diharap sudah dapat membantu pengendalian banjir di area tersebut.

Banjir di wilayah simpang Mall Lembuswana telah terkendali pasca-normalisasi SKM. 

Segmen itu yang selama ini menjadi bottleneck setelah dibongkar permukiman, dilakukan normalisasi, dibangun turap dan dipasang rumah pompa. 

"Beberapa segmen prioritas, dulu Pasar Segiri banjir, lalu kita selesaikan juga banjir abadi di Simpang Lembuswana, serta penguatan tebingnya, sehingga genangan di perkotaan langsung di alirkan ke SKM," tegasnya.

Baca juga: Satpol PP Samarinda Siap Sisir Reklame Algaka yang Tak Berizin dan Tak Bayar Pajak

"Memang banjir di Kota Samarinda belum sepenuhnya tuntas, kita akui. Tetapi saya katakan, untuk penganggaran APBN melalui Kementerian terkait dan BWS bisa berjalan lancar dan tuntas kalau penyelesaian sosial serta lahan diselesaikan Pemkot (sebagai prasyarat," sambungnya.

Sementara itu, Kepala BWS Kalimantan IV Samarinda, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Yosiandi Radi Wicaksono menegaskan sinergitas antara Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda dalam pengendalian banjir turut membantu pihaknya dalam mempermudah pekerjaannya.

Untuk penanganan banjir di Samarinda melalui kegiatan penurapan, BWS Kalimantan IV Samarinda telah mendapat anggaran sebesar Rp 91,7 miliar untuk pengerjaan fisik dan Rp 2,4 miliar supervisi dengan total anggaran Rp 93,7 miliar yang didorong oleh Komisi V DPR RI, tahun anggaran sepanjang 2021-2023.

"Kami punya masterplan untuk pengendalian banjir Samarinda, sudah komplit sebetulnya. Tinggal dukungan dari Komisi V DPR RI. Pemkot Samarinda terkait pengadaan lahan. Harapannya setelah 2024 bisa lebih masif," ujarnya.