IKN Nusantara Dikunci di RUU RPJN, Pemerintah Yakinkan Investor Pembangunan tak Bakal Mangkrak

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar ibu kota negara alias IKN Nusantara terkini.

Kabarnya IKN Nusantara dikunci di RUU RPJN.

Pemerintah yakinkan investor pembangunan tak bakal mangkrak.

Bahwa proyek pembangunan IKN Nusantara tak bisa dihentikan.

Kabarnya banyak investor yang khawatir pembangunan IKN akan mangkrak usai Presiden Jokowi tak lagi menjabat.

Baca juga: Pj Gubernur Akmal Malik ke kawasan IKN Nusantara PPU Lihat Progres Pembangunan Jembatan Pulau Balang

Baca juga: Makmur Marbun Bersiap Sambut Presiden Jokowi, Dijadwalkan ke Bandara VVIP IKN Nusantara

Baca juga: Jokowi Ketemu PM China Bahas Investasi IKN Nusantara saat Megawati Deklarasi Ganjar-Mahfud MD

Saat ini, Pemerintah menggeber pembangunan berbagai infrastruktur di IKN dan ditargetkan rampung sebelum Jokowi purna-tugas.

Pemerintah bersama DPR juga sudah mengesahkan revisi UU IKN.

Terbaru, pembangunan IKN masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RUU RPJPN 2025-2045.

Dengan demikian, IKN mendapatkan kepastian hukum baru terkait keberlanjutan pembangunannya dalam jangka panjang meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasinal (Kementerian PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa menjelaskan IKN masuk dalam bagian RPJPN 2025-2045 karena menjadi salah satu instrumen dalam transformasi ekonomi Indonesia ke depan.

"Posisinya dalam RPJPN adalah salah satu bagian dari transformasi ekonomi termasuk sosial dan tata kelola," kata Suharso usai Sosialisasi RPJPN 2025-2045 di Kantor Bappenas, Senin (9/10).

Alasan lain, lantaran IKN sudah memiliki payung hukum yang kuat yaitu Undang-Undang (UU).

Sehingga keberlanjutan IKN memang sesuatu hal yang pasti dilakukan.

"IKN secara utuh bukan hanya pemindahan tapi memperluas peluang dalam pembangunan wilayah regional maka masuk bagian RPJPN secara utuh," jelas Suharso.

Diketahui, pembangunan IKN memang masih menjadi pertanyaan sebagian publik termasuk investor terkait keberlanjutannya setelah masa kepemimpinan Presiden Jokowi.

Namun demikian, Presiden Jokowi memastikan bahwa rencana besar pemindahan ibu kota itu akan dilanjutkan oleh bakal calon presiden setelahnya.

Pihaknya juga menargetkan pada tahun 2024 nanti seluruh infrastruktur dasar termasuk gedung pemerintahan akan rampung dibangun.

Baca juga: 10 Investor Ikut Grounbreaking Gelombang 2 di IKN Nusantara 1 November, Intip Sektor-Sektornya

Status Jakarta

Status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota atau DKI akan hilang setelah Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara resmi jadi Ibu Kota Indonesia.

Diketahui, Presiden Jokowi menargetkan IKN Nusantara di Kalimantan Timur jadi Ibu Kota Indonesia pada 2024 mendatang.

Diberitakan sebelumnya, status Jakarta akan berganti dari DKI menjadi DKJ, alias Daerah Khusus Jakarta.

Terbaru, seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara, kini Pemerintah Daerah DKI sedang mempersiapkan perubahan nama Jakarta.

Pj Gubernur Heru Budi Hartono mengatakan, Jakarta belum tentu berubah namanya menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Opsi nama Daerah Khusus Ekonomi (DKE) Jakarta belakangan ini menjadi salah satu yang diperhitungkan para pejabat.

“Kemungkinan DKI Jakarta nanti bisa namanya menjadi Daerah Khusus Jakarta atau juga bisa namanya menjadi Daerah Khusus Ekonomi Jakarta,” kata Heru dalam Podcast Kopi Sedap BPKD Pemprov DKI, Kamis (12/10/2023).

Keputusan itu, ujar Heru, berada di tangan DPR atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Nanti tergantung pembahasan di tingkat pusat, DPR maupun Kemendagri,” tutur dia.

Dalam langkah menuju global city, Heru berpesan agar jumlah universitas yang bertaraf internasional ditingkatkan.

Selain itu, museum budaya juga menjadi salah satu ciri global city.

“Bagaimana menyampaikan budaya itu ke negara tetangga, bagaimana kita juga meningkatkan pariwisata,” ujar Heru.

Baca juga: Agenda Jokowi Tinjau Pembangunan Bandara VVIP IKN Nusantara, Berjarak 25 Km dari Balikpapan

Jokowi Mau Pindah ke IKN

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan menjadi menteri pertama yang tinggal di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Namun, ternyata Basuki tak sendiri.

Basuki menyebut, tahun depan, Presiden Jokowi juga akan boyongan alias pindahan ke IKN.

Saat ini, progres pembangunan IKN Nusantara kini telah mencapai 38-40 persen.

Pembangunan IKN ini pun akan terus dikebut, karena tahun depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan pindah ke IKN.

Sebelum Presiden Jokowi pindah ke IKN, Basuki menyebut dirinya terlebih dahulu yang akan pindah.

"Sedangkan progres yang ada di dalam sini sudah sampai 38-40 persen.

Tahun depan Pak Presiden akan boyongan kesini, mau nemenin saya."

"Saya kan pertama kali datang, ditemenin Pak Presiden," kata Basuki dalam tayangan Live Acara Malam Apresiasi Nusantara yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (22/9/2023).

Lebih lanjut, Basuki mengungkapkan deretan tugas yang diberikan kepadanya di IKN.

Basuki menuturkan, Kementerian PUPR diberi tugas untuk membangun insfrastruktur dasar di IKN.

Di antaranya seperti jalan, penyediaan air bersih, pengolahan sampah, sanitasi, kantor pemerintahan, hingga rumah ibadah.

Baca juga: Inilah Jadwal dan Time Line Presiden Jokowi Ground Breaking Bandara VVIP IKN Nusantara

Selain itu Basuki juga mendapat tugas untuk membangun Istana Presiden, Kantor Presiden, dan Kantor Wakil Presiden.

"Tugas Kementerian PUPR yang diberikan oleh Bapak Presiden, membangun infrastruktur dasarnya. Jadi kaya jalan-jalannya, air minum, sampah, sanitasi."

"Kantor-kantor pemerintahan, masjid, gereja, rumah peribadatan, kemudian Istana, Kantor Presiden, Kantor Wakil Presiden," terang Basuki.

Menurut Basuki, saat ini pihaknya tengah mengutamakan pembangunan jalan dari Balikpapan ke Samarinda.

Nantinya, jalan dari Balikpapan ke Samarinda tersebut akan dibelokkan ke IKN agar menambah minat orang-orang untuk datang ke IKN.

Selain itu, akses jalan dari Balikpapan ke IKN akan bisa ditempuh hanya dalam waktu 40 menit saja.

"Sekarang ini yang sedang kita utamakan adalah jalan dari Balikpapan ke Samarinda, kita belokkan ke IKN."

"Supaya nanti orang dari Balikpapan suka ke IKN, tidak boleh lebih dari 40 menit (waktu yang ditempuh dari Balikpapan ke IKN)," ungkap Basuki.

Baca juga: IKN Nusantara Jadi Kota Kelas Dunia Setara Singapura? Peta Kalimantan Muncul di Serial The Simpsons

Untuk saat ini, waktu yang ditempuh dari Balikpapan ke IKN masih 2,5 jam lamanya,

Namun, progres pembangunan jalan saat ini sudah tembus ke Pulau Balang.

Basuki pun berharap tahun depan akses jalan ke IKN ini sudah bisa beroperasi.

Baca juga: Jaksa Agung Burhanuddin Imbau PUPR Gandeng Kejaksaan RI untuk Kawal Pembangunan IKN Nusantara

"Sekarang 2,5 jam, karena karena masih memutar. Kemarin kami sudah telusuri detailnya, sudah tembus ke Pulau Balang.

Mudah-mudahan tahun depan sudah beroperasional," pungkas Basuki. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel ini bersumber dari Kontan dengan judul Masuk Dalam RPJPN 2025-2045, Pembangunan IKN Dipastikan Berlanjut