Pj Gubernur Kaltim Pantau Terus 'Rapor Merah' 22 OPD, Kuncinya Taat Aturan, tak Ada Agenda Aneh-aneh

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - 22 OPD di lingkup Pemprov Kalimantan Timur tercatat realisasi capaian anggarannya masih di bawah 58 persen.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menegaskan bahwa ia tetap memantau terus terkait hal ini, terlebih di akhir tahun perjalanan RPJMD 2018-2023.

Dia juga akan memberi peringatan tertulis dan pendampingan ke OPD terkait.

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Ingin Selesaikan Tambang Ilegal tanpa Mengganggu Penghasilan Masyarakat

"Kami akan segera evaluasi dan dorong terus, akan peringati secara tertulis. Tentunya juga ada coaching dan pendampingan," tegas Akmal Malik, Jumat (20/10/2023).

Ke depan tender Dini (Pra-DIPA) dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran atau setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Nanti kami akan coba dorong lelang pra-DIPA itu. Makanya nanti kami mau tanya dulu, siapa OPD yang nggak kuat pra-DIPA? Kami minta mereka lakukan identifikasi dulu mana yang bisa lelang," sebut Akmal Malik.

Menurutnya, jika lelang pra-DIPA bisa lebih cepat, maka penyerapan anggaran juga bisa lebih cepat.

Akmal Malik pun memastikan pendampingan ke 22 OPD tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat, sambil melakukan inventarisasi.

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Bakal Petakan Permasalahan Tambang Ilegal

Tetapi karena telah di ujung tahun 2023, realisasi yang masih pada kisaran 64 persen tak bisa dipaksakan 100 persen terserap.

Tetapi paling tidak Akmal Malik mendorong OPD bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk bisa terserap hingga mendekati target awal 80 persen.

OPD juga akan tetap didorong untuk lebih baik pada tahun 2024 terkait realisasi keuangan dan pekerjaan fisik agar anggaran yang ada juga bisa dirasakan kebermanfaatannya untuk masyarakat.

"Sekarang kan sudah di ujung, tentunya kita biarkan dulu teman-teman untuk melihat potensinya dulu. Saya tidak bisa juga memaksa karena sudah di ujung. Tapi insyaallah 2024 kita coba di awal karena anggaran baru. Saya akan minta mereka lakukan lelang pra-DIPA," ujarnya.

"Ya harus (optimistis), walau tinggal beberapa bulan lagi. Tapi saya di Dirjen Otda, dalam 4 tahun terakhir ini 99 persen terus. Kuncinya di situ. Identifikasi, belanja-belanja cepat lebih awal, lelang secara cepat," sambung Akmal Malik.

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Sebut Awal November Presiden akan Groundbreaking Bandara VVIP IKN Nusantara

Akmal Malik juga mengingatkan ke seluruh OPD tak perlu takut ketika mendapatkan pendampingan, sepanjang taat aturan, tidak ada agenda atau niatan yang aneh-aneh, maka penggunaan anggaran akan terserap maksimal tanpa ada kendala.

"Kuncinya nggak usah takut. Sepanjang kita taat aturan, tidak ada agenda yang aneh-aneh, niat aneh, insyaallah. Kuncinya adalah minta didampingi oleh penegak hukum," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik menungkapkan ada 22 organisasi perangkat daerah (OPD) yang masuk rapor merah.

Hal ini dikarenakan capaian serapan anggaran masih di bawah 58 persen.

Padahal seharusnya, serapan anggaran sampai Oktober ini sudah mencapai 80 persen.

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Soroti Kota Bontang, 24 Tahun jadi Daerah Otonom, Sejauh Mana Kemandiriannya?

Hal ini disampaikan Akmal Malik saat memimpin Rapat Pimpinan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Senin 9 Oktober 2023.

Paparan dari masing-masing OPD didengarnya, sebagai evaluasi kinerja sehingga terlihat bagaimana subsistem tersebut bekerja.

Hasil evaluasi ada indikator capaian kinerja anggaran, perencanaan, belanja, forest carbon, karhutla, dan Pemilu masih terdapat catatan.

"Ada yang bagus, ada yang kurang bagus, 22 OPD capaian anggaran dibawah 58 persen, 18 OPD dibawah 80 persen, 2 OPD diatas 80 persen," jelasnya.

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Minta Daerah Miliki Data Wilayah Lengkap Mulai Desa Sebagai Penunjang Kebijakan

Tentunya ini menjadi bahan evaluasi pimpinan, termasuk dirinya agar kinerja OPD di akhir RPJMD 2018-2023.

Khususnya pada capaian anggaran yang masih jauh dari target, dimana sampai Oktober 2023 rata-rata masih 64 persen.

"Ternyata masih banyak hal yang perlu kita lakukan. Bagi saya 64 persen masih di bawah rata-rata, saya sampaikan ke Bu Sekda bahwa harus ada evaluasi keras. Harusnya pada bulan Oktober ini sudah 80 persen," tukasnya. (*)