Solo Kebanjiran Proyek Pusat di Era Gibran, Ekonom Beberkan Dampak Buruknya untuk Daerah Lain

TRIBUNKALTIM.CO - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritik Kota Solo kebanjiran proyek Pusat di Era Gibran Rakabuming.

Bhima Yudhistira juga membeberkan dampak buruknya untuk daerah lain.

Sosok Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan sejak beberapa hari terakhir.

Ia digadang-gadang menjadi Calon Wakil Presiden RI (Cawapres) berduet dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Baca juga: Jalan Buntu Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Erick Thohir Jadi Kartu Truf Lawan Ganjar dan Mahfud MD

Gibran Rakabuming sendiri mengklaim, selama memimpin Solo, dirinya berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi daerahnya hingga 6,25 persen dari sebelumnya hanya minus 1,74 persen.

Namun demikian, di lini masa, banyak pihak yang meragukan kemampuan putra sulung Presiden Jokowi tersebut.

Alasannya karena pembangunan infrastruktur Solo yang bersumber dari APBN pemerintah pusat, sejak dua tahun terakhir memang meningkat sangat pesat.

Pasalnya, entah kebetulan atau tidak, di era Gibran menjabat Wali Kota Solo dan ayahnya menjabat Presiden RI, banyak proyek pemerintah pusat digeber di Kota Surakarta.

Kondisi menguntungkan yang belum tentu didapat di daerah lainnya di Tanah Air.

Kritik Ekonom

Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berujar belanja pemerintah pusat yang terbilang jor-joran di Kota Surakarta bisa mengarah pada indikasi nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan.

"Termasuk indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan nepotisme karena ada preferensi khusus dari pembangunan dengan BUMN atau belanja pemerintah pusat masuk ke infrastruktur di daerah yang kepala daerahnya memiliki kedekatan hubungan keluarga," kata Bhima dikonfirmasi, Jumat (20/10/2023).

Menurut Bhima, prinsip pengelolaan APBN seharunya menciptakan pemerataan pembangunan.

Sehingga rasanya kurang elok apabila hanya daerah tertentu, seperti Solo, saja yang mendapatkan keistimewaan dana APBN.

Dana anggaran APBN dan BUMN untuk pembangunan belasan proyek infrastruktur besar di kampung halaman Presiden Jokowi tersebut tentunya bisa berimplikasi negatif, misalnya munculnya kecemburuan daerah lainnya.