Soal Proyek Pemasangan Jargas Rumah Tangga Lanjutan, Pemkot Balikpapan Tunggu Kebijakan Pusat

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Bantuan dalam proyek nasional, yakni penyusunan Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (Jargas) telah terealisasi di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Di mana, Kota Balikpapan menjadi salah satu dari 40 Kabupaten/Kota se-Indonesia yang menjadi nominator oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Hingga saat ini, sebanyak 16.362 Sambungan Rumah (SR) telah terfasilitasi berkat proyek nasional tersebut, yang dilaksanakan dalam tiga tahap yakni pada tahun 2016, 2018 dan 2020.

Dengan lokasi yang terpilih, sebagai prioritas pembangunan jargas terdapat 6 Kecamatan dan 28 Kelurahan yang tersebar di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Baca juga: The Myth Show Sajikan Seribu Pintu, Sensasi Cari Jalan Keluar dari Rumah Hantu di Plaza Balikpapan

Kini, Kementerian ESDM RI kembali melanjutkan penelitian untuk melaksanakan program pengembangan selanjutnya.

Namun, Kepala Bagian Perekonomian Kota Balikpapan, Sri Hartini Anugraha mengatakan keberlanjutan program ini baru sampai pada Forum Group Discussion (FGD).

"Jadi sudah dilakukan pemetaan (rencana pemasangan Jargas) seluruh Balikpapan," ulas Titin, sapaan akrabnya, Sabtu (28/10/2023). 

Terkait itu, imbuhnya, Pemkot Balikpapan sudah siap mengakomodasi kelanjutan pengembangan jargas rumah tangga tersebut. 

Di mana, mapping atau pemetaan rencana pemasangan jargas seluruh Kota Balikpapan itu telah dilengkapi dengan jalur-jalur yang akan dilalui pipa gas. 

Baca juga: Caleg Partai Dapat Pembekalan, Ketua DPW Perindo Kaltim Optimis Menang di Samarinda

Berdasarkan informasi terakhir yang pihaknya terima, tindaklanjut proyek itu mengalami peralihan proses pembiayaan. 

Dari yang awalnya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), kini akan menerapkan skema Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU. 

"Sampai saat ini, dari Kementerian ESDM belum ada informasi skema yang seperti apa yang akan dilaksanakan. Dan bukan hanya di Balikpapan yang belum tau (informasi skema), tapi seluruh Indonesia," ungkap Titin. 

Menurutnya, peralihan dari APBN ke KPBU membutuhkan kajian lebih lanjut dan membutuhkan waktu hingga sekitar dua tahun. 

"Jadi memang saat ini dari Pemerintah Pusat belum ada progres. Kalau kami di Balikpapan telah menyampaikan bahwa banyak warga yang terbantu dengan adanya Jargas," tutur Titin. 

Demikian ia berharap, program jargas rumah tangga di Balikpapan bisa dapat segera berlanjut. 

"Kami akan lebih sering sounding atau menyampaikan kepada Kementerian ESDM, agar Balikpapan menjadi prioritas tindak lanjut pengembangan Jargas," pungkasnya. (*)