Politikus PDIP Sebut Isu 3 Periode Bukan Skenario Ecek-ecek, Masinton: Pak Bahlil Bukan Aktor Utama

TRIBUNKALTIM.CO - Politikus PDIP sebut isu tiga periode bukan skenario ecek-ecek, singgung soal upaya besar langgengkan kekuasaan.

Belakangan ini isu tiga periode kembali mencuat.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku akan pasang badan atas isu tiga periode yang berembus beberapa waktu lalu.

Dia menyatakan bahwa isu itu pertama kali digulirkan oleh dirinya.

Merespons pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, politikus PDIP Masinton Pasaribu pun angkat bicara.

Menurut Masinton, isu tiga periode tersebut merupakan skenario besar dan Bahlil bukan sebagai aktor utamanya.

"Sudahlah emang bos itu (isu 3 periode) bukan skenario ecek-ecek, kita kan tahu posisi Pak Bahlil itu bukan aktor utama dalam politik kita. Bahwa dia menteri ya, tapi bukan aktor utama dalam skenario," kata Masinton usai acara diskusi politik di Jakarta Selatan, Minggu, (29/10/2023).

Baca juga: Sidang MKMK Digelar 31 Oktober 2023, Elite PDIP Minta Hakim MK yang Langgar Aturan Dipecat

Baca juga: Akar Rumput Tak Percaya Jokowi Berpaling dari PDIP, Hasto Singgung soal Privilege Besar

Baca juga: Hasto Ungkit Kebaikan PDIP untuk Jokowi dan Keluarga, Sebut Partai Sedang Suasana Sedih dan Terluka

Masinton mengatakan sekarang ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah.

Pasalnya sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tapi kalau kita lihat semua rangkaian pembicaraan dari 2021 ke 2022 sampai kemudian dengan putusan MK itu kan ada upaya skenario besar untuk melanggengkan kekuasaan," kata Masinton.

Misalnya, kata Masinton, isu penundaan Pemilu, isu tiga periode, perpanjangan masa jabatan Presiden dan wakil presiden, serta isu akan adanya calon boneka di Pilpres 2024.

Isu tersebut kata dia dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah.

Dengan putusan MK tersebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming yang tak lain adalah anak Presiden Jokowi bisa mencalonkan diri sebagai Cawapres di Pilpres 2024.

"Ini terkonfirmasi dengan putusan MK," katanya.

Masinton mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri.

Putusan tersebut merupakan bagian dari rancangan untuk melanggengkan kekuasaan.

"Itu adalah upaya atau bagian desain besar politik untuk melanggengkan kekuasaan. Itu skenarionya gitu loh dari usulan tiga periode, penundaan pemilu, kemudian yang sekarang dengan putusan MK hari ini," katanya.

Baca juga: Gibran Yakin Kalahkan PDIP di Jawa Tengah, Ungkap Strategi Taklukkan Kandang Banteng

Bahlil Lahadalia Akui Isu 3 Periode Darinya

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (Dok Sekretariat Presiden)

Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalila menyebut bahwa dirinya-lah yang pertama kali membahas soal isu penundaan Pemilu dan presiden tiga periode.

"Saya baru datang, ada di media menulis tentang tiga periode. Katanya itu atas perintah seseorang," jelas Bahlil, Sabtu (28/10/2023).

"Saya sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan Pemilu itu pertama namanya Bahlil Lahadalia, buka itu di semua media."

Bahlil mengaku tidak pernah diperintah siapa pun untuk mengangkat isu tersebut.

Ia menegaskan, isu tersebut murni dari hasil survei yang dilakukan Burhanuddin Muhtadi saat pandemi Covid-19.

"Kalau ide itu saya bagus, silahkan diikuti yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan," ujar Bahlil.

Bahlil mengaku heran saat ini isu tersebut kembali diangkat jelang Pilpres 2024.

Karena itu, Bahlil menegaskan dirinya-lah yang patut disalahkan atas isu penundaan Pemilu dan presiden 3 periode.

"Jadi teman-teman, kalau ada yang salah tentang isu penundaan Pemilu, itu salah saya Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa. Terimakasih," tutupnya.

Baca juga: Arti Baju Hitam Petinggi PDIP, Hasto Kristiyanto Singgung tentang Kelahiran Nepotisme

Hasto: Jabatan 3 Periode Permintaan Pak Lurah

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, blak-blakan menyebut usulan presiden tiga periode merupakan permintaan 'Pak Lurah'.

Hasto bahkan siap mempertanggungjawabkan ucapannya itu secara politik dan di hadapan Tuhan.

"Jadi berbagai upaya yang dilakukan beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, bisa dikroscek, saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia, itu memang ada melalui pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDI Perjuangan," ucap Hasto, dikutip dari kanal YouTube Tribunnews.com, Jumat (27/10/2023).

Hasto pun menyinggung seorang menteri yang paling gigih memperjuangkan terwujudnya usulan presiden tiga periode.

Namun, ia tidak menyebut secara jelas nama menteri yang dimaksud.

Menurut Hasto, menteri tersebut mengatakan bahwa sosok "Pak Lurah" yang meminta perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.

"Saat itu saya sedang nyekar di Makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul salah satu menteri berdasarkan big data-nya ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode," ungkap Hasto.

"Sebelumnya saya bertemu menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap ketua umum beberapa partai menyuarakan itu, saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah," sambungnya.

Hasto menegaskan PDIP menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden.

Ia menyebut PDIP tetap berpegang teguh pada konstitusi.

"Karena PDI Perjuangan lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, taat pada konstitusi, maka PDI Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi," jelasnya.

"Tapi sikap kami adalah konsisten dalam menempatkan konsitutusi sebagai role of the game yang sangat fundamental."

(Tribunnews.com/TribunKaltim.co)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS