Breaking News

Berita Kaltim Terkini

Arahan Presiden Jokowi ke Pj Gubernur Kaltim, Bahas Kondisi Ekonomi, Karhutla hingga Netralitas ASN

Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penjabat Kepala Daerah, di Istana Negara.

Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Aris
TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik menegaskan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi (Rakor) seluruh Penjabat Kepala Daerah di Istana Negara, Senin 30 Oktober 2023 menekankan 7 poin utama agar segera ditindaklanjuti pejabat yang mengampu tugas di Provinsi masing-masing. TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY 

Dua lokasi pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara dilakukan peninjauan lapangan oleh Akmal Malik.

Hasilnya, El Nino berdampak ke aspek produksi sentra-sentra pangan yang menyebabkan turunnya produksi petani, karena kekurangan pasokan air.

Selebihnya, investasi dan percepatan birokrasi perizinan terus dilakukan untuk segera menyederhanakan untuk mempermudah investor menanamkan modalnya.

Akmal Malik untuk hal ini juga menekankan bahwa ke depan akan membangun data presisi.

Termasuk pelaku usaha besar dan pelaku UMKM juga harus memiliki data yang tepat.

Data menjadi penting, kemitraan antara pelaku usaha besar agar tidak memicu keributan dan keluhan UMKM semisal ada bantuan dana tetapi tidak tepat sasaran. 

Tidak sedikit ketidaktepatan kebijakan, akibat tidak akuratnya data yang dijadikan rujukan dan pijakan.

"Ke depan harus kita siapkan, agar intervensi kita tepat dan akurat. Jadi tidak mudah sesungguhnya kemitraan itu, jika tidak didukung dengan data yang presisi," sambungnya.

Baca juga: Masih Ada Sejumlah Kampung di Kabupaten Berau Tidak Terima Hasil Pilkakam

Mengenai netralitas ASN, semua yang bekerja di lingkup Pemprov Kaltim ditegaskannya harus menjaga netralitas pada Pemilu 2024.

Tahun-tahun politik ia berkomitmen mendukunh KPU, Bawaslu dan paling utama tidak memihak siapapun, serta memastikan semua ASN dapat menjaga netralitas.

Pemprov Kaltim akan senantiasa tetap menjaga kerukunan umat beragama dan kondusifitas di tahun politik.

"Kita menggandeng semua pihak untuk menjaga ketertiban, kondusifitas jelang Pemilu 2024," tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 3 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved