Pilpres 2024
Megawati Tertawa Lihat Manuver Keluarga Jokowi di Pilpres 2024, Elite PDIP: Ibu Enggak Masalah
Bantah sedih karena manuver keluarga Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024, elite PDIP menyebut Megawati Soekarnoputri justru tertawa.
Gibran resmi menjadi cawapres Prabowo Subianto dan keduanya mendaftar di KPU.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun membongkar mengapa jalan Gibran menjadi cawapres bisa mulus.
Hasto Kristiyanto menilai, pencalonan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres terjadi lantaran adanya rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
Diketahui, putra sulung Presiden Jokowi yang berusia 36 tahun itu dipilih sebagai bakal cawapres oleh Prabowo Subianto untuk bertarung di Pilpres 2024.
Baca juga: Pengamat Ungkap PDIP Marah dan Stress Luar Biasa Ditinggal Jokowi, Tapi Tak Berani Tegas ke Gibran
Padahal, berdasarkan aturan yang ada, syarat usia bakal capres-cawapres minimal adalah 40 tahun.
Namun, Gibran lolos setelah adanya putusan MK yang mengubah syarat tersebut.
Menurut Hasto, pencalonan Gibran Rakabuming ini merupakan bentuk political disobidience atau ketidaktaatan politik terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia.
"Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK," kata Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Minggu (29/10/2023).
Hasto pun menyinggung adanya tekanan politik dari kekuasaan yang membuat pencalonan Gibran Rakabuming Raka terwujud.
Bahkan, Sekjen PDIP itu mengeklaim, ada ketua umum (Ketum) partai politik yang kartu trufnya dipegang.
Dalam dunia politik, kartu kartu truf merupakan kiasan yang dimaksud untuk mengunci pihak lain.
"Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu trufnya dipegang.
Ada yang mengatakan life time 'saya hanya harian', lalu ada yang mengatakan 'kerasnya tekanan kekuasaan',” ungkap Hasto.
Dalam kesempatan ini, Hasto mengungkapkan rasa sayang partainya untuk Jokowi dan keluarga.
Baca juga: Disebut Pembangkang usai Jadi Cawapres Prabowo, Gibran: Tanya Pak Ahmad Basarah, Beliau Lebih Tahu
Dukungan PDIP mengalir ke Joko Widodo sejak menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi Presiden RI dua periode.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.