Efek Bagi Kutai Barat Kala Ada IKN Nusantara, Harapan FX Yapan Atas Jembatan Aji Tukur Jejangkat

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Kutai Barat mendukung penuh atas pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

Hal ini disampaikan oleh Bupati Kutai Barat, FX Yapan di Sendawar, Kutai Barat, Kalimantan Timur. 

Sebab kata FX Yapan, dengan adanya Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan memberi dampak baik terhadap Kabupaten Kutai Barat. 

Termasuk kejelasan nasib pembangunan  Jembatan Jembatan Aji Tullur Jejangkat yang ada di Kabupaten Kutai Barat. 

Baca juga: Rencana Desain Ulang Jembatan Aji Tullur Jejangkat Kubar, Berkaca pada Kota Samarinda

Belum lama ini, Presiden Joko Widodo telah hadir di Bumi Tana Purai Ngerimaan julukan Kabupaten Kutai Barat, di Provinsi Kalimantan Timur.

Hal ini dalam rangka menghadiri Festival Dahau dalam rangka memperingati HUT ke-24 Kabupaten Kutai Barat (Kubar) pada Jumat 3 November 2023 lalu.

Orang nomor satu di Indonesia tersebut didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik.

Dalam kesempatan itu, Bupati Kubar FX Yapan menyampaikan harapan besarnya soal Jembatan Aji Tullur Jejangkat (ATJ).

Disampaikan bupati Kubar 2 periode tersebut, pemkab dan masyarakat Kubar sangat mendukung penuh IKN Nusantara, karena wilayahnya yang sangat potensial di bidang pertanian, perkebunan dan wisata.

Oleh karena itu, menurut FX Yapan, daerahnya juga sebagai penyangga sekaligus mitra.

Namun, jarak geografi dari Kubar ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara sekitar 215 kilometer.

"Saya sangat mengharapkan akan mendapat dampak pembangunan dari IKN Nusantara di Kaltim, ” sebut Yapan dikutip dari sambutannya kepada Presiden Jokowi.

Ia berharap agar Presiden Jokowi dapat memberikan solusi terkait pembangunan Jembatan Jembatan Aji Tullur Jejangkat (ATJ) di Kecamatan Melak.

"Kami mohon dengan segala hormat kepada Bapak Presiden membantu atau mencarikan solusi pembangunan Jembatan ATJ di Melak yang saat ini pembangunannya mangkrak," ucap FX Yapan.

Sebagai informasi, Jembatan Jembatan Aji Tullur Jejangkat di Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kubar, hingga kini tak bisa dipastikan kapan pembangunannya akan berlanjut.

Namun,  permintaan bupati Kubar tampaknya diberi lampu hijau oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Jembatan Aji Tullur Jejangkat Kubar Mangkrak, FX Yapan Bakal Lapor ke Presiden Jokowi 

Dari informasi yang didapat Tribunkaltim.co, Presiden Jokowi kala itu langsung menelepon Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono untuk segera memonitor proyek jembatan ATJ yang mangkrak.

Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik saat ditanya terkait Jembatan Jembatan Aji Tullur Jejangkat, membenarkan bahwa Presiden Jokowi langsung menelepon Menteri PUPR agar segera menindaklanjuti terkait hal tersebut.

"Iya, betul (Presiden menelpon Menteri PUPR)," kata Akmal Malik, Selasa (7/11/2023).

Pemerintah Provinsi Kaltim juga akan segera mendorong agar proyek jembatan ATJ yang mangkrak tersebut dapat berjalan kembali serta diselesaikan dengan pendanaan pemerintah pusat.

Pj Gubernur Akmal Malik menegaskan, ia juga akan segera mengirimkan surat resmi sebagai usulan kepada Kementerian PUPR sesuai instruksi Presiden.

"Kita segera akan surati resmi nanti Kementerian PUPR," tukasnya.

Pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat

Berdasarkan data yang diperoleh, berdasarkan MoU bersama DPRD Kutai Barat, pembangunan Jembatan ATJ dengan nomor kontrak nomor 600/2.1/002/BM-A.04/TJ/DPU-KB/XI tahun 2012 dilaksanakan pada 21 November 2012 hingga tanggal 20 November 2015.

Pembangunan Jembatan Jembatan Aji Tullur Jejangkat tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp 341 miliar.

Dalam perjalanannya, terjadi perpanjangan kontrak sampai addendum 4, di mana sampai akhir masa jabatan kepala daerah 18 April 2016 melebihi waktu MoU multiyears dengan DPRD, yakni tanggal 20 November 2015.

Perpanjangan kontrak melebihi masa akhir jabatan tanggal 18 April menjadi 30 November 2016 dengan nilai kontrak Rp 286 miliar, setelah terjadi cutting off sesuai dengan nilai fisik yang telah terealisasi di lapangan.

Pada tanggal 7 Oktober 2016, surat nomor 050/107/DAPP-TU/X/2016 perihal penundaan kegiatan multiyears tahun 2016 diterbitkan.

Di mana pelaksananaan multiyears sebagai solusi untuk mengurangi devisit ABPD Kutai Barat 2016 ditunda.

Cutting off kegiatan multiyears yang belum selesai dialihkan statusnya menjadi single years reschedule dibahas lebih lanjut.

Hal ini terjadi disebabkan penurunan pendapatan.

Berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian APBN 2016, terdapat penurunan target pendapatan secara besar-besaran berimplikasi pada penurunan dan dana perimbangan bagi hasil daerah termasuk kabupaten Kutai Barat.

Penurunan DBH dari Rp 1,93 triliun menjadi Rp 501 miliar.

Kemudian terbit surat edaran Menkeu Nomor SE-10 MK 07/2016 tentang pengurangan atau pemotongan DAK fisik secara mandiri, di mana pengurangan DAK fisik Kutai Barat dari Rp 91,7 miliar menjadi RP 82,4 miliar.

Selanjutnya surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 903/4878/751-II/KEU tanggal 6 Oktober 2016 tentang pemotongan Dana Bantuan Keuangan.

Kemudian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2013 mewajibkan kepada Pemerintah Kutai Barat untuk memberikan kewajiban hibah sebesar Rp 80 miliar kepada Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Daerah Otonomi Baru.

Baca juga: Semarak Kostum Budaya Unik dalam HUT ke 24 Kutai Barat, Jadi Rebutan Berfoto Ibu-ibu

Sehingga berdampak pada pemotongan dan penundaan kegiatan pembangunan multiyears.

Pj Gubernur Akmal Malik Sampaikan Usulan ke Presiden Jokowi agar Balikpapan-Penajam punya Jembatan

Tak hanya jembatan ATJ di Kubar, Pj Gubernur Akmal Malik juga mengaku mengusulkan jembatan di daerah lain sebagai penguatan Kaltim untuk kawasan penyangga atau buffer zone Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Usulan ini disampaikan Akmal Malik saat berada satu mobil bersama Presiden Joko Widodo.

"Saat kunjungan pekan lalu, Presiden memanggil saya. Kami satu mobil dan berdiskusi. Saya sampaikan usulan itu," kata Akmal Malik.

Sebagai buffer zone IKN Nusantara, Kaltim menurutnya harus dilakukan penguatan, baik dari pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial.

Hal itu harus dilakukan agar pembangunan tidak hanya berjalan kencang di dalam IKN, tetapi tidak maksimal di luar IKN Nusantara.

Serta rencana pengembangan investasi, yang semestinya tidak hanya fokus untuk IKN, tetapi akan lebih baik bila diarahkan ke area buffer zone.

"Hampir satu jam dengan Pak Presiden saya cerita soal itu. Presiden sangat tertarik untuk mendorong daerah-daerah buffer zone itu. Betul itu Pak Akmal kata Presiden," ungkap Akmal menceritakan.

Pengembangan Balikpapan misalnya, Akmal menyarankan agar investasi diarahkan ke kawasan Meridan, Rico, Petung, Waru, Babulu di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) hingga ke Kabupaten Kutai Barat.

Demikian juga investasi di Kabupaten dan Kota lainnya di Kaltim, sebab nantinya seluruh wilayah Kaltim akan menjadi buffer zone IKN.

"Salah satu caranya menghubungkan Kota Balikpapan dengan Penajam. Bisa lewat jalur di sekitar Pelabuhan Semayang dengan jembatan ke Penajam. Ke bandara nanti juga akan semakin dekat," ujarnya.

Semakin lama Balikpapan akan penuh dan macet, akses sangat dinanti terhubung melingkar dengan IKN Nusantara, sehingga semua akses akan semakin terbuka.

“Akses ini akan membuka bottle neck Balikpapan, sehingga kawasan lain akan ikut berkembang. Jadi Waru, Petung, Babulu, sampai Paser akan berkembang pesat,” yakin Akmal.

Sementara untuk pengembangan pangan, Akmal menyebut Kutai Kartanegara memiliki potensi yang sangat terbuka.

"Apalagi, ada Sungai Mahakam dengan air yang berlimpah di sana," tukasnya.

Mengingat masa jabatan Pj Gubernur Kaltim hanya setahun, Akmal Malik berkomitmen minimal dirinya dapat menyiapkan semua perencanaan untuk membuka akses dan penguatan buffer zone IKN Nusantara, serta menyiapkan ketahanan pangan kawasan.

(*)