DPRD Kukar Berkunjung ke Kutai Timur untuk Belajar Entaskan Kemiskinan Ekstrem

TRIBUNKALTIM.CO,TENGGARONG - Rombongan Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan kunjungan kerja ke Kota Sangatta, tepatnya ke Dinas Sosial (Dinsos) dan DPRD Kutai Timur (Kutim), belum lama ini.

Rombongan ini dipimpin Ketua Komisi IV, Baharuddin bersama Abdul Wahaf Arif, Syarifuddin dan beberapa staf Sekretariat DPRD Kukar.

Baharuddin mengaku agenda ke Sangatta dalam rangka sharing progres upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.

Kemudian, di DPRD Kutim juga melakukan diskusi sekaligus menggali informasi terkait pengawasan rogres percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ada di Kutim dan Kukar.

Baca juga: Mahirnya Ketua DPRD Kukar Jadi Host Podcast Bekesahan, Ini yang Dibahas

Baca juga: Pansus Komisi IV DPRD Kukar Kawal Seleksi Dewan Pengawas Radio Pemerintah Kabupaten

Diketahui, pemerintah pusat menerbitkan Inpres 4/2022 untuk mempercepat pemberantasan kemiskinan ekstrem di Indonesia, targetnya tuntas pada 2024.

"Seluruh stakeholder Kemensos, Kemendagri, Kemendes PDTT, BKKBN, Kementerian PPN/Bappenas dan BPS, semuanya harus mengoordinasikan penyiapan data penerima dengan nama dan alamat, sasarannya penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan secara bersama-sama,” jelasnya.

Kini DPRD Kukar masih dalam agenda membahas evaluasi kinerja 2023 dan rencana program prioritas bidang pendidikan, kebudayaan dan bidang lainnya pada 2024.

“Pengalokasian APBN dan pedoman penyusunan RKPD dan APBD terhadap pelayanan dasar sektor pendidikan dan kesehatan ini yang paling kita utamakan untuk masyarakat Kukar," ungkapnya.

Pemutakhiran data sasaran program, mendorong pelibatan sektor swasta dan masyarakat ini akan terus dipantau. Selanjutnya, memastikan afirmasi pelaksanaan program terhadap kelompok rentan, lansia, penyandang disabilitas, anak dan perempuan.

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial.

Seperti bantuan sosial reguler, Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako, bantuan sosial khusus, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), bantuan sosial tunai, bantuan sosial presiden, dan top up bansos reguler.

Baca juga: Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid Bakal Serap Aspirasi Warga Kelurahan Melayu

"Penguatan kapasitas kelembagaan koordinasi antar sektor terkait ini sangat penting kita lakukan. Kita juga akan mendorong pendanaan non-pemerintah menjadi alternatif dalam membiayai percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” tegasnya. (*)