Jokowi Akui Belum Ada Investasi Asing di IKN Nusantara, Alasan Investor Korsel Masih Wait and See

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Jokowi mengakui sampai saat ini belum ada investasi asing masuk di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Belasan proyek swasta yang digroundbreaking Jokowi di IKN semuanya berasal dari investor dalam negeri.

Sebelumnya, investor asal Korea Selatan masih wait and see sebelum memutuskan berinvestasi di IKN.

Pertimbangan politik menjadi alasan para investor asal Negeri Ginseng ini belum berinvestasi di IKN.

Baca juga: Alasan Khusus Jokowi Minta Upacara 17 Agustus 2024 Harus Digelar di IKN Nusantara Terungkap

Terbaru, Jokowi mengatakan, hingga saat ini belum ada satu pun investasi asing yang masuk ke IKN Nusantara.

Namun, Presiden meyakini bahwa investor luar negeri segera masuk ke IKN setelah investor dalam negeri bergerak.

"Sampai saat ini belum ada (investasi asing). Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk.

Kita lihat saja nanti pasti akan masuk," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di San Francisco, Amerika Serikat, pada Kamis (16/11/2023), sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (17/11/2023).

Menurut Kepala Negara, pada tahap pertama ada sejumlah bidang yang diprioritaskan untuk investasi asing di IKN, yakni pendidikan, kesehatan, dan teknologi.

"Pendidikan, kesehatan, juga teknologi," kata Jokowi.

Sementara itu, Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan, pembangunan IKN di Kalimantan Timur mungkin baru akan selesai pada 15 hingga 20 tahun yang akan datang.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan kuliah umum di Stanford University, San Francisco, Amerika Serikat, pada Rabu (15/11/2023) waktu setempat.

Jokowi mengatakan hal itu saat menceritakan soal perkembangan pembangunan IKN yang berbasis hutan kota.

"Inilah showcase transformasi Indonesia.

Dan tahun depan Indonesia berencana akan merayakan hari kemerdekaan di Nusantara untuk menunjukkan bahwa kita telah memiliki ibu kota baru," ujar Jokowi, sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Baca juga: Isi Kuliah Umum di Amerika, Jokowi Pamer Rencana 80 Persen Transportasi di IKN Nusantara adalah EV

"Meskipun mungkin selesainya ibu kota (IKN) ini baru 15 atau 20 tahun yang akan datang," lanjutnya.

Terkait investasi asing, Jokowi pernah mengatakan banyak yang berminat.

Akan tetapi, ia minta untuk didahulukan investasi dari dalam negeri.

Hal itu disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta ini saat melakukan peresmian Superblok Pakuwon Nusantara di IKN pada 1 November 2023.

Alasan Investor Korea Selatan

para investor dari Korea Selatan disebut masih "wait and see" alias menunggu dan mengamati untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara.

Salah satu faktornya adalah masih menanti dinamika pemilihan umum tahun depan.

"Investor Korea masih wait and see sampai tahun depan bulan Februari, tapi tampaknya bulan Februari belum selesai, ya?" ucap Chairman Korea Chamber of Commerce and Industry in Indonesia Lee Kang Hyun dalam workshop bertajuk "Towards Indonesia-Korea Greener Economy Partnership" di Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Konsistensi kebijakan Menurut Lee, kesempatan kerja sama investasi untuk IKN antara Indonesia dan Korea Selatan sangatlah luas.

Apalagi, tambah dia, Korea memiliki pengalaman dalam membangun kota cerdas atau smart city, seperti yang dicanangkan pemerintah terhadap IKN.

Namun, sebagai kepala dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin-nya Korea, ia juga menggarisbawahi pentingnya konsistensi kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal investasi secara umum.

Apalagi, sering terjadi adanya perubahan prioritas kebijakan setiap perubahan kepemimpinan dan tahun depan merupakan momen penting karena adanya Pemilu Presiden.

Bos Hyundai itu memberikan contoh ketika dirinya masih bekerja di Samsung Electronik, di mana ada kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TDKN) tertentu sehingga Samsung membuat pabrik di Indonesia.

Baca juga: Usung Konsep Forest City yang Modern dan Ramah Lingkungan, IKN Bakal Dihuni Mulai Agustus 2024

Namun, kebijakan kemudian berubah sehingga perusahaan lain boleh hanya memiliki pusat riset dan pengembangan (reseach and development/R&D).

Kekhawatiran lainnya adalah mengenai relaksasi bebas pajak masuk kendaraan listrik Completely Build Up (CBU) yang diduga menguntungkan investor lain.

"Sebagai investor, mengenai konsistensi sangat penting," ucapnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan menilai isu-isu yang digelontorkan politisi memang bisa berubah dan merupakan dinamika politik.

Namun, ia meyakini, seluruh pihak memahami apa yang harus didukung.

Nurul mencontohkan komitmen pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa yang menimbulkan pro dan kontra pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Seiring berjalannya waktu, kebijakan terkait pembangunan di luar Jawa tetap dijalankan sesuai jalurnya dan menghadirkan banyak investasi di luar Pulau Jawa.

Ia memastikan bahwa kebijakan investasi tidak hanya akan memberatkan pihak tertentu.

"Yang harus diperhatikan adalah untuk tetap menjalankan produk perekonomian Indonesia," ucapnya.

Lebih jauh, Nurul menyebutkan bahwa Korea Selatan adalah rekanan yang cukup responsif untuk membahas perihal kerja sama investasi.

Salah satunya adalah karena Korea memandang Indonesia sebagai rekan yang dapat diandalkan untuk mendukung kebutuhan global, termasuk energi terbarukan.

"Apakah ada teknologi lain terkait renewable energy di luar baterai? Kami masih melihat karena Korea memiliki teknologi-teknologi lain," ucapnya.

Baca juga: Jokowi Minta Groundbreaking Proyek di IKN Lebih Variatif, Bukan Hanya Hotel dan Apartemen

500 proyek investasi

Sementara itu, terdapat lebih dari 500 proyek investasi dan kontribusi yang telah diidentifikasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kalimantan Timur.

Direktur Pembiayaan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Muhammad Naufal Aminuddin mengungkapkan, sekitar 190 proyek di antaranya merupakan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH).

Kemudian, kawasan campuran 149 proyek, fasilitas pendidikan 72 proyek, fasilitas peribadatan 31 proyek, fasilitas kesehatan 17 proyek, fasilitas olahraga 10 proyek, fasilitas rekreasi, budaya, dan seni tiga proyek, serta bina sosial dua proyek.

Baca juga: Wujudkan Visi Smart Forest City, Jokowi Pastikan 80 Persen Tansportasi di IKN Berbasis Listrik

”Khusus hunian ada 72 proyek dengan estimasi nilai proyek berkisar Rp 153,4 triliun-Rp 168,7 triliun,” ungkap Naufal dalam Seminar Nasional bertajuk “Peluang Bisnis Properti di Nusantara, Ibu Kota Negara Berstandar Dunia”, di Ciputra Artpreneur, Ciputra World Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Kendati memiliki potensi besar untuk investasi berbagai bidang termasuk properti, Naufal mengatakan, tidak semua area akan digunakan untuk pembangunan.

Sebab, IKN dirancang dengan konsep smart city dan forest city. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ditanya soal Investasi Asing di IKN, Jokowi: Sampai Saat Ini Belum Ada..."