Bahas Oligarki Politik Ganjar Pranowo Puji Rocky Gerung yang Kerap Kritik Pemerintah, Tak Usah Baper

Djuhandhani menyebut kasus ini sudah naik penyidikan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik.

Sejak awal tahap penyidikan hingga saat ini sudah ada 17 saksi yang diperiksa pihaknya.

"Saat ini penyidik sampai dengan hari ini sudah memeriksa 17 orang saksi sejak proses penyidikan," ungkapnya.

Pemeriksaan saksi masih akan terus berlanjut. Menurut Djuhandhani, tim dari Bareskrim juga akan dikirim ke sejumlah wilayah yang menjadi lokasi pelaporan.

Wilayah tersebut di antaranya Kalimantan Timur (Kaltim), Sumatera Utara (Sumut), Kalimantan Tengah (Kalteng), Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun Polda Metro Jaya.

Tim tersebut, kata Djuhandhani, akan melengkapi bukti-bukti atau menyesuaikan penyidikan.

"Minggu ini, mungkin di bawah pimpinan Pak Wadirtipidum kita akan mengirim anggota-anggota untuk melaksanakan koordinasi dengan penyidik-penyidik setempat," ungkapnya.

Diketahui, selama tahap penyelidikan, Polri sudah memeriksa Rocky sebagai terlapor kasus dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong pada tanggal 6 dan 13 September 2023.

Pada pemeriksaan tanggal 13, Rocky dicecar lebih dari 70 pertanyaan oleh penyidik.

Baca juga: Alasan Dinkes Depok Tak Bisa Ganti Stiker Wajah Walikota dari Wadah Makanan Pencegah Stunting

Beberapa materi yang ditanyakan dalam proses klarifikasi terhadap akademisi itu terkait dengan isi ceramah yang disampaikan acara Konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Bekasi pada Sabtu (29/7/2023) lalu.

“Materi pertanyaan data dan argumentasi RG terkait Undang-Undang Omnibuslaw yang tidak berpihak kepada buruh dan Ibu Kota Negara (IKN),” kata Djuhandhani dalam keterangannya, Kamis (14/9/2023).

Materi pertanyaan lainnya soal data serta argumentasi terkait jatuhnya harga komoditas sawit.

Selain itu, penyidik menanyakan soal tujuan Rocky menyampaikan orasi tersebut.

Diketahui, orasi Rocky dalam acara Konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh itu sempat menjadi sorotan.

Pernyataannya di situ dinilai oleh sebagian pihak memuat unsur kebencian berbasis SARA dan ada unsur menghina pemerintah serta Presiden Joko Widodo (Jokowi).