KKB Papua Ancam Tembak Pilot Susi Air Lagi, Egianus Kogoya Beri Indonesia Waktu 2 Bulan Negosiasi

TRIBUNKALTIM.CO - Nyawa Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens masih terancam.

Sudah 9 bulan warga negara New Zeland ini disandera Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua.

Berbagai upaya pembebasan Pilot Susi Air yang dilakukan TNI dan Polri belum membuahkan hasil.

Terbaru, pentolan KKB Papua Egianus Kogoya kembali mengancam akan menembak Philip Mark Mehrtens.

Baca juga: Puan Ungkap Kritik Ganjar ke Jokowi Bukan Instruksi Partai, Tegaskan PDIP Tetap Dalam Kabinet

Ancaman ini disampaikan oleh pimpinan KKB Kabupaten Nduga, Egianus Kogoya dalam sebuah video berdurasi 48 detik.

Dalam video tersebut, Egianus menegaskan memberikan waktu dua bulan kepada pemerintah Indonesia untuk bernegosiasi.

Namun, jika pemerintah Indonesia tidak menggubris negosiasi tersebut, Egianus dan anak buahnya tidak segan untuk menembak Kapten Philips.

"Jika Indonesia dan negara tidak bicara untuk Papua, saya kasih waktu dua bulan, kalau tidak saya akan tembak.

Saya hanya kasih waktu dua bulan," tuturnya dalam video tersebut.

Egianus juga meminta kepada dunia internasional mendesak pemerintah Indonesia agar bertanggung jawab ketika akhirnya Kapten Philips ditembak.

"Negara semua tuding Indonesia, kalau tidak saya akan tembak," ujarnya.

Egianus pun turut menuntut agar Indonesia mengaku kemerdekaan Papua Barat.

Hanya saja, jika tuntutan tersebut tidak dituruti, maka Philips akan ditembak.

"Kalau tentara dan Indonesia tidak mengakui kemerdekaan kami, maka saya akan kasih tembak,” tuturnya.

Pernah Ancam Tembak Philips Mei 2023

Diketahui, ancaman serupa juga pernah disampaikan KKB pada 26 Mei 2023 lalu.

Hal tersebut diketahui dari video yang diterima media asal Inggris, Reuters.

Dalam video tersebut, terlihat Mehrtens begitu kurus sembari memegang bendera Bintang Kejora yang merupakan simbol dari Kemerdekaan Papua.

Selain itu, Philip Mehrtens juga dikelilingi oleh anggota KKB yang menurut seorang analis tengah membawa senjata serbu yang diproduksi di Indonesia.

Mehrtens terlihat berbicara di depan kamera dan mengatakan bahwa KKB ingin negara-negara selain Indonesia untuk berdialog terkait kemerdekaan Papua.

"Jika itu tidak terjadi dalam dua bulan, maka mereka mengatakan mereka akan menembak saya," kata Mehrtens dalam video tersebut.

Berdasarkan laporan Reuters, video tersebut dibagikan oleh Juru Bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Operasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom.

Bahkan ancaman tersebut turut direspons juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Selandia Baru mengatakan telah mengetahui keberadaan foto dan video yang beredar.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Jadi Rebutan, Timnas AMIN Enggan Berpolemik, Jubir: Tunggu Pengumuman Resmi

"Kami melakukan semua hal yang kami mampu untuk mengamankan resolusi damai dan pembebasan Mehrtens dengan aman," kata jubir tersebut kepada Reuters via email pada Sabtu (27/5/2023) waktu setempat.

Sementara, menurut Reuters, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksda Julius Widjojono mengatakan, pihaknya akan tetap menggunakan tindakan terukur yang sesuai dengan standar prosedur operasi.

Analisa Pengamat

Pada upaya penembakan pertama oleh KKB, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan hal tersebut merupakan dampak operasi psikologi oleh pemerintah.

Khairul mengungkapkan, ancaman terhadap Mehrtens menjadi wujud habisnya kesabaran KKB terkait kemerdekaan Papua yang tak kunjung tercapai.

"Video itu juga bisa merupakan reaksi psikologis yang hadir sebagai dampak operasi psikologis yang dilakukan pemerintah."

"Artinya, rangkaian kombinasi langkah yang ditempuh pemerintah baik yang dilakukan secara senyap, yang dipropagandakan, ditambah dengan narasi-narasi persuasif yang dilakukan telah berhasil menghadirkan persepsi ketidakpastian berlarut dan menghabiskan kesabaran sehingga direaksi dengan peningkatan ancaman dan tenggat waktu," tuturnya dalam keterangan tertulis pada 29 Mei 2023 lalu.

Kendati demikian, Khairul menganggap jalur persuasif yang telah diambil pemerintah dalam pembebasan Mehrtens bukan merupakan bentuk kegagalan.

Menurutnya, langkah persuasif oleh pemerintah bukan menjadi satu-satunya strategi yang diambil.

Namun, sambungnya, ada kombinasi strategi yang dipakai pemerintah untuk membebaskan pilot kelahiran Christchurch, Selandia Baru tersebut.

"Lantas apakah ini menandakan jalur persuasif telah gagal? Saya kira tidak ada kegagalan dalam hal ini. Sejak awal jalur persuasif bukanlah satu-satunya langkah yang ditempuh."

"Dalam hal ini tentu saja ada serangkaian kombinasi langkah yang telah dan sedang ditempuh secara bertahap dan terukur oleh pemerintah," kata Khairul.

Baca juga: Kapan TikTok Shop Dibuka Kembali? Kemenkop UKM Berikan Bocoran, Kemungkinan Gabung dengan E-commerce

Khairul menambahkan setidaknya ada beberapa langkah yang mungkin telah dan sudah dilakukan pemerintah terkait pembebasan Mehrtens dari KKB seperti mendengarkan tuntutan, membangun dialog, hingga lewat operasi psikologis.

Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa publik juga harus memaklumi jika strategi pembebasan Mehrtens bersifat rahasia lantaran hal tersebut menjadi aspek yang menentukan berhasil tidaknya operasi.

"Hanya saja, karena kerahasiaan dan kehati-hatian adalah aspek yang menentukan keberhasilan strategi maka pembatasan informasi dan minimnya publikasi, saya kira merupakan sesuatu yang perlu dipahami dan didukung oleh publik," jelasnya.

Khairul pun berharap agar pembebasan Mehrtens tidak perlu dilakukan dengan aksi yang berdarah-darah.

Ia tetap optimis bahwa pembebasan pilot Susi Air tersebut dapat dilakukan dengan upaya persuasif serta peningkatan tekanan psikologi secara terukur.

"Namun jika kekerasan tak terhindarkan, tentunya kita berharap kerugian dan korban jiwa dapat ditekan, terutama dari pihak aparat yang melakukan evakuasi.

"Bagaimanapun kita juga masih perlu mengungkap dan mendalami apa yang sesungguhnya terjadi dan mengklarifikasi berbagai isu yang menyertai kasus yang disebut sebagai aksi penyanderaan ini," tukasnya.

Janji Panglima TNI

Jenderal Agus Subiyanto mengantongi restu DPR RI untuk menjadi Panglima TNI.

Agus yang saat ini menjabat sebagai KSAD pun menjanjikan sejumlah hal saat dirinya menjabat sebagai Panglima TNI.

Diantaranya pembebasan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens.

Diketahui, Pilot Susi Air ini sudah 9 bulan disandera Kelompok Kriminal Bersenjata alias KKB Papua kelompok Egianus Kogoya.

Terbaru, Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, menyatakan seluruh fraksi DPR telah menyetujui Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI baru dan akan ditetapkan saat rapat paripurna DPR.

Sebelumnya, Agus menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi I DPR.

"Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI," ujar Meutya Hafid dalam jumpa pers di Gedung DPR, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (13/11/2023).

Selain itu, Meutya juga mengatakan bahwa seluruh fraksi DPR menyetujui pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang akan digantikan oleh Agus.

Baca juga: KKB Papua Makin Terdesak, Satgas Damai Cartenz Bekuk Kelompok Pembunuhan Aktivis Perempuan

"9 fraksi tadi menyetujui untuk pemberhentian Panglima TNI Yudo Margono," ungkapnya.

Selanjutnya, Agus akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah persetujuan tersebut disahkan dalam rapat paripurna DPR.

Kemudian, setelah disetujui menjadi Panglima TNI, Agus berbicara mengenai permasalahan yang terjadi di Papua.

Ia menyatakan akan mengedepankan dialog untuk menyelesaikannya.

Mengenai pembebasan pilot Susi Air yang kini ditahan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, Agus menjanjikan permasalahan itu akan selesai dalam waktu dekat.

"Kita akan mengedepankan dialog, insyaallah bisa selesai dalam waktu dekat," kata Agus menegaskan. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KKB Ancam Lagi Tembak Pilot Susi Air, Pemerintah Diberi Waktu 2 Bulan Lakukan Negosiasi,