Pengamat Ungkap Serangan Ganjar Pranowo ke Jokowi Justru Lukai Mahfud MD Plus Menteri dari PDIP

TRIBUNKALTIM.CO - Capres dari PDIP Ganjar Pranowo dinilai melakukan blunder.

Diketahui, Ganjar Pranowo melontarkan kritik terhadap kinerja penegakan hukum di era Presiden Jokowi.

Namun, serangan Ganjar ke Jokowi tersebut dinilai justru melukai rekannya sendiri.

Pasalnya, yang menggawangi persoalan hukum di era Jokowi adalah Mahfud MD, cawapres Ganjar yang menjabat sebagai Menkopolhukam, dan Yasonna Laoly, yang merupakan kader PDIP yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Baca juga: Pilpres 2024 2 Putaran, Cek Paslon yang Tereliminasi Versi 9 Hasil Survei Elektabilitas Terbaru

Di sisi lain, kritikan calon presiden Ganjar Pranowo terhadap penegakan hukum era pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai memperlihatkan adanya kebingungan dalam memilih narasi kampanyenya.

Mengingat, dua pesaingnya, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sudah jauh-jauh hari menentukan branding kampanyenya.

"Secara personal, pernyataan paradoks dari pasangan Ganjar-Mahfud ini menegaskan bahwa keduanya kebingungan menentukan narasi kampanye di tengah branding Prabowo-Gibran dengan wacana keberlanjutan dan Anies-Muhaimin dengan wacana perubahan," kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro kepada Kompas.com, Senin (20/11/2023).

Secara institusional, Agung menyebut persoalan hukum senantiasa menjadi pekerjaan rumah rutin bangsa Indonesia dari pemilu ke pemilu.

Oleh karena itu, persoalan penegakan hukum membutuhkan perhatian luar biasa dari semua kandidat yang berlaga dalam Pilpres 2024.

Namun demikian, kata Agung, seyogyanya kritikan tersebut dibarengi dengan solusi komprehensif yang bisa mencabut akar permasalahan, mulai dari permasalahan korupsi, reformasi peradilan, hingga mafia hukum.

"Sehingga menjadi kurang pas ketika Ganjar memberikan penilaian minor di tengah Menkopolhukam-nya adalah cawapresnya sendiri, yakni Mahfud MD," ujar Agung.

Kritikan Ganjar terhadap penegakan hukum era Jokowi juga dinilai terlihat kian paradoks karena rekan sejawatnya di PDI Perjuangan, Yasonna Laoly merupakan Menteri Hukum dan HAM.

"Ini belum ditambah, karena rekan sejawat di PDIP Ganjar, Yasonna Laoly merupakan Menteri Hukum dan HAM.

Sehingga memberikan pernyataan fundamental ke publik, Bagaimana kualitas kerjanya selama ini?" terang dia.

Agung menambahkan, secara elektoral blunder demi blunder dari pernyataan Ganjar semacam ini mesti direm.

Jika tidak, hal ini bisa berdampak signifikan terhadap elektoralnya, sebagaimana kontroversi penolakan kehadiran Israel di Piala Dunia U20.

"Sehingga akan lebih ideal, bila Ganjar mengkajinya dulu secara menyeluruh bersama tim ahli dan jubirnya agar eksesnya menjadi minimal," imbuh dia.

Baca juga: Terjawab Jumlah ASN Pindah ke IKN Nusantara Tahun Depan, Bertahap Mulai Maret, Juli, Agustus 2024

Sebelumnya, rapor merah diberikan Ganjar terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi.

Ganjar hanya memberikan skor di angka 5 atas penegakan hukum di Indonesia.

Hal itu disampaikan Ganjar saat pemaparan gagasannya di acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang digelar di Hotel Four Points by Seraton Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11/2023).

Ganjar menyebut faktor penurunan penegakan hukum di Indonesia lantaran banyaknya intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan.

"Rekayasa dan diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," ujarnya.

Respon Mahfud MD

Sementara, Mahfud menyebut skor 5 yang diberikan Ganjar atas penegakan hukum era Jokowi disebabkan karena kasus eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

Menurutnya, rapor merah itu diberikan bukan berarti kinerjanya sebagai Menko Polhukam meragukan.

Ia lantas mengutip hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan kepuasan masyarakat di bidang politik dan keamanan lebih tinggi ketimbang kepuasan masyarakat secara umum terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

"Kalau mau obyektif Anda lihat hasil survei Kompas terakhir.

Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi.

Baca juga: Deretan Hasil Survei Elektabilitas Capres Terbaru November, Ada yang Lemahkan Anies-Cak Imin?

Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi.

Dan itu Menko Polhukam-nya saya," ujar Mahfud.

Respon TKN Prabowo-Gibran

Menurut TKN Prabowo-Gibran seharusnya krikan Ganjar itu disampaikan kepada cawapresnya, Mahfud MD, karena yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat ini adalah Mahfud MD.

Pernyataan Ganjar itu pun dinilai secara tidak langsung mengkritik cawapres pendampingnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid menilai, seharusnya Ganjar menyampaikan kritikan itu kepada Mahfud MD.

Sebab, menurutnya, Mahfud MD merupakan sosok yang paling bertanggung jawab soal penegakan hukum di Indonesia.

"Tanggapan saya, sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu kepada Pak Mahfud MD. Menkopolhukam-nya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum 'kan Pak Mahfud MD."

"Jadi sebaiknya, Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD. Tanyakan itu kepada Pak Mahfud MD," ujarnya, Minggu (19/11/2023).

Sebelumnya, Ganjar mengatakan nilai rapor penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) pemerintahan Jokowi rendah.

Ganjar sebelumnya sempat menyebut rapor penegakan hukum mencapai tujuh atau delapan.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar (Iluni UNM) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, (18/11/2023).

Pernyataan itu dilontarkannya untuk menanggapi pertanyaan apakah saat ini nilai rapor penegakan hukum itu sudah menurun.

"Betul. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu," kata Ganjar.

Baca juga: Elektabilitas Capres 2024 Terbaru Hari Ini dan Pasangan Terkuat Versi 7 Hasil Survei November 2023

Namun, Ganjar tidak menjelaskan lebih rinci kasus apa yang dimaksudnya itu.

Ketika ditanya tentang penyebab jebloknya nilai tersebut, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyinggung faktor rekayasa dan intervensi.

"Rekayasa dan intervensi yang kemudian membikin independensi menjadi ilmu dari yang imparsial menjadi parsial," ujarnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kritik Penegakan Hukum Era Jokowi, Ganjar Disebut Bingung Pilih Narasi Kampanye"